Strategi Mengefektifkan Pemerintahan

 
Oleh: Leo Batubara


Hasil Pilpres 8 Juli 2009 luar biasa.Kendatipun pasangan capres dan cawapres SBY-Boediono––selama kampanye pilpres––dituduh tidak perform,dilecehkan, dan dizalimi lawanlawan politiknya, ternyata 60% rakyat pemilik kedaulatan memilih pasangan itu menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI 2009–2014.


Pasangan itu dituduh penganut neoliberalisme dan antek kapitalis Amerika Serikat, tidak berjasa dalam mendamaikan Aceh, lamban, peragu, dan tidak tegas dalam pengambilan keputusan, Jawa sentris tidak berwawasan Nusantara, istri-istrinya kurang Islami karena tidak berjilbab. Bahkan Boediono dikatakan berkedok beristrikan seorang Islam, padahal Katolik.

Namun sebagian besar pemilih di 28 provinsi memberikan kepercayaan bahwa Indonesia akan lebih maju, sejahtera,adil,dan damai di bawah kepemimpinan pasangan itu. Menyikapi kemenangan SBYBoediono tersebut banyak harapan telah disuarakan di berbagai media massa.Harapan tersebut tentu saja menjadi masukan berharga bagi presiden terpilih dalam menyusun kabinet yang akan datang.

Pertama, SBY hendaknya melakukan pembagian kekuasaan (power sharing) yang proporsional dengan memilih menteri-menteri, utamanya dari partai-partai politik (parpol) anggota koalisi,termasuk dari 19 parpol yang tidak memenuhi electoral threshold. Kedua, SBY diharapkan mempertimbangkan keikutsertaan kader Partai Golkar dalam kabinetnya, khususnya yang dari kubu yang siap berkoalisi dengan kubu SBY-Boediono.

Ketiga, Presiden PKS Tifatul Sembiring seusai menemui Kedubes China di Jakarta (15 Juli 2009) berpendapat: “Jangan berselancar di perjuangan orang lain.PDIP dan Golkar sebaiknya menjadi oposisi untuk checks and balances.Karena dalam pemerintahan mendatang perlu keseimbangan antara eksekutif dan legislatif.” Sejalan dengan pendapat itu,Ketua DPP PKS Zulkieflimansyah di Jakarta (16/7) meminta presiden terpilih tidak memasukkan kader Golkar dalam kabinet yang akan dibentuk.

Keempat, kalangan independen mengharapkan kabinet yang akan datang menjadi zakenkabinet, utamanya terdiri atas kalangan profesional. Kelima, dalam diskusi “Menghitung Jatah Kabinet” di Jakarta (16/7),Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengemukakan: “Pada masa kedua pemerintahannya, SBY menginginkan terbentuknya kabinet yang lebih kuat dan efektif dalam bekerja.”

Koalisi Rapuh

Bagaimana SBY menyikapi berbagai harapan dan keinginan tersebut? Jawabannya tergantung pada pertimbangan apa yang menjadi pilihan SBY.Apakah dia akan memberi balas jasa kepada Tim Sukses dari Partai Demokrat,PKS, PAN,PPP, PKB dan 19 parpol lainnya dengan mendistribusi jabatan menteri secara proporsional?

Atau lebih mengutamakan efektivitas pemerintahan yang akan datang demi terwujudnya kemajuan, kesejahteraan, perlindungan hukum, keadilan, dan kemakmuran sebesar- besarnya bagi rakyat banyak. Jika dianalisis, tiap pilihan itu selain mengandung segi positif, juga memiliki kelemahan. Segi positif pilihan pertama,dengan power sharing yang proporsional antara partai pendukung kubu SBY-Boediono terwujud kepuasan kelompok. Jerih payah tim sukses parpol pendukung dihargai optimal.

Kelemahannya, meskipun meraih 56,08% dari 560 kursi di DPR terdiri atas Partai Demokrat (26,79%), PKS (10,18%), PAN (7,68%), PPP (6,61%), dan PKB (4,82%) dan 60% (hasil quickcount) suara dalam pilpres, koalisi tersebut dapat dinilai sebagai koalisi rapuh.Kenapa? Pertama, kelahiran koalisi itu tidak direncanakan sejak awal. Segera setelah KPU mengumumkan hasil pemilu legislatif (9 Mei 2009) dan Partai Demokrat meraih suara terbanyak (20,85%).

Capres SBY mengajak Partai Golkar berkoalisi. Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla menolak ajakan itu karena capres SBY tidak memilih Jusuf Kalla sebagai cawapres, tetapi kader Golkar yang lain. Kemudian, capres SBY ––lewat Hatta Rajasa–– mengajak PDIP membangun koalisi PD dan PDIP.Ajakan itu juga ditolak karena Ketua Umum PDIP Megawati berencana menjadi capres.

Kedua, koalisi lima partai tersebut tidak dibangun berdasar ideologi dan platform yang sama sehingga pemerintahan yang ditopang koalisi seperti itu sarat dengan konflik internal yang lebih mengutamakan kepentingan partai dan kelompok. Ketiga,interaksi internal pemerintah yang ditopang oleh koalisi rapuh semacam itu diprediksi masih akan membuka peluang–– meminjam istilah Kepala BIN Sjamsir Siregar––beroperasinya menterimenteri sontoloyo.

Dalam sidang kabinet mendukung kebijakan Presiden, di DPR partainya bersuara oposan. Jika pilihan SBY adalah mengutamakan keefektifan pemerintahan yang akan datang,kelemahannya adalah mengecewakan dan membuat marah sebagian dari 24 parpol pendukung. Sementara kekuatan pilihan tersebut akan mendapat dukungan dari rakyat banyak.

Strategi Efektif

Langkah-langkah apa yang patut dipertimbangkan Presiden terpilih jika strategi pilihannya adalah mengutamakan pemerintahan yang efektif? Pertama,harus konsisten memedomani empat sikap dasar, yakni NKRI, UUD 1945 dengan empat amendemennya, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati.

Uji coba dalam operasionalnya, perda-perda syariat agama yang diterbitkan sejumlah pemda dicabut karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Kedua,hendaknya mengupayakan semua elite bangsa yang bergiat di pusat-pusat kekuasaan suprastruktur dan infrastruktur berorientasi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik. Kekuasaan suprastruktur meliputi institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan infrastruktur meliputi parpol, ormas, LSM, media massa,dan sebagainya.

Prinsip-prinsip clean and good governance meliputi believe in democracy, rule of just law, pasar bebas dengan tanggung jawab sosial, pembangunan yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, partisipasi publik dalam national and regional policy making, transparansi (kebebasan berekspresi, informasi, dan pers) serta akuntabilitas. Tokoh-tokoh dari kalangan profesional dan kader-kader partai yang tidak berpola pikir dan berpola tindak cleangovernancetidak sepatutnya diikutsertakan dalam kabinet 2009–2014.

Ketiga, harus membangun strong government. Pemerintah yang didukung koalisi rapuh tidak mungkin menghasilkan pemerintahan yang efektif.Pemerintahan yang efektif secara optimal hanya mungkin terwujud bila ditopang oleh koalisi yang kuat. Terkait itu, kita tidak salah mempelajari pengalaman Jerman. Empat tahun lalu,Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) memenangi Pemilu Jerman.

Menghadapi tekanan global atas kolaps-nya perdagangan dunia yang berpotensi mengancam posisi Jerman sebagai negara pengekspor terbesar dunia –Angela Merkel, Ketua CDU mengajak musuh politiknya,Partai Sosial Demokrat (SPD), pemenang kedua Pemilu, untuk bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan. Majalah Time(11/5/09) yang menetapkan Angela Merkel sebagai salah satu dari “The TIME 100 The World’s Most Influential People”, menulis, “Her ability to force partnership with other leader”itu dinilai sebagai salah satu keberhasilan besarnya.

Kemampuan Angela Merkel membangun partnership dan koalisi, bahkan dengan lawan politiknya, berdampak positif bagi Jerman. Mengacu langkah strategis Angela Merkel tersebut, Presiden terpilih––demi terbentuknya a strong government––hendaknya kembali mengajak dua parpol yang capresnya kalah dalam Pilpres 8 Juli 2009 bergabung untuk membentuk koalisi besar. Kalaupun PDIP menolak, karena lebih memilih menjadi partai oposisi bersama Gerindra dan Hanura, penolakan itu patut diapresiasi.

Keberadaan PDIP, Gerindra, dan Hanura sebagai oposisi adalah bagian dari penyelenggaraan negara berdasar checksandbalances. Peluang Partai Golkar ikut memperkuat koalisi SBY-Boediono cukup menjanjikan. Selain capres Jusuf Kalla secara sportif telah menyampaikan selamat kepada Presiden terpilih, juga suara-suara petinggi Golkar seperti Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Akbar Tandjung,dan Muladi mengisyaratkan kesiapan mereka memperkuat koalisi SBY-Boediono.

Ajakan terhadap keikutsertaan Partai Golkar selain akan memperkuat koalisi SBY-Boediono,juga partai itu tidak diragukan akan berkontribusi memperkuat sikap dasar NKRI, UUD 1945,Pancasila,dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai harga mati. Keempat, SBY sudah saatnya tampil tegas dan berani dalam pengambilan keputusan. Menjelang hari pilpres,guru besar riset Ilmu Politik LIPI Mochtar Pabottingi menulis by-line article berjudul“Anatomi Pilihan Presiden 2009” di satu surat kabar Jakarta.

Di akhir tulisannya, sang guru besar memberi rekomendasi; “Dari ketiga pasangan capres yang berlomba, pasangan JK-Wiranto berpotensi memiliki potensi besar untuk melakukan rangkaian perbaikan nyata dan terobosan bagi bangsa.” Pertimbangannya, JK dinilai sebagai tokoh yang memiliki keterbukaan, keberanian, dan kecepatan dalam membaca situasi serta mengambil keputusan. Di era pemerintahan pertama, SBY dicitrakan lamban,peragu,dan tidak tegas mengambil keputusan.

Bisa jadi gaya kepemimpinan itu dilakonkan karena SBY tahu diri, kekuatan politiknya di kabinet dan DPR adalah minoritas. Sikap SBY berubah segera setelah Partai Demokrat tampil sebagai pemenang Pemilu legislatif 9 April 2009.SBY ternyata dapat tampil beda, cepat, tanpa ragu-ragu, dan tegas mengambil keputusan. SBY menolak Jusuf Kalla menjadi cawapresnya. SBY berani dan tegas memilih Boediono sebagai cawapres.

Tidakkah ketegasan dan keberanian seperti itu cerminan profile in courage seperti yang ditulis John F Kennedy dalam salah satu bukunya? Kelima,melindungi pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Salah satu dari 15 program unggulan SBY-Boediono adalah “reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi”.

Dalam Debat Capres SBY di TVRI (24/6) yang digelar Dewan Pers, saya sebagai panelis mengemukakan bahwa kendatipun UU No 40/1999 tentang Pers melindungi pers profesional melakukan investigasi atas pebisnis, politisi, dan pejabat bermasalah atau yang diduga melakukan korupsi, fakta menunjukkan bukan pejabat, politisi, dan pebisnis bermasalah tersebut yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Justru pers dan wartawannya diancam pidana penjara atau denda sampai triliunan rupiah, karena beritanya dituduh menghina dan mencemarkan nama baik.

Kemudian saya bertanya: “Jika terpilih menjadi Presiden RI 2009–2014, dapatkah SBY mereformasi politik hukum negara agar tidak lagi mengkriminalisasi pers dalam tugas jurnalistik?” Panelis kedua,Ketua Umum PWI Margiono, lebih tegas lagi dengan harapan agar presiden terpilih memberi perintah kepada polisi dan jaksa lewat Kapolri dan Jaksa Agung tidak lagi mengkriminalisasi pers dalam tugas jurnalistik.

Bagaimana kita menilai apakah lima langkah yang dikemukakan sebagai langkah yang harus ditolak atau patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan? Jawabannya, bila orientasinya adalah kepentingan kelompok dan individu ke lima langkah tersebut patut ditolak. Namun, bila orientasinya adalah memilih strategi mengefektifkan pemerintahan 2009–2014 secara optimal, pilihannya adalah dengan lima langkah tersebut.(*)

URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/257170/



Leo Batubara
Wartawan Senior, Pemerhati Good Governance

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail