Hipermarket Manfaatkan Kelemahan Hukum

 

Jakarta, Kompas - Investor hipermarket di Indonesia, seperti Carrefour, telah mengambil kesempatan dengan cara memanfaatkan kelemahan hukum di Indonesia yang relatif kurang memberi perlindungan kepada peritel lokal. Karena itu, perusahaan seperti Carrefour dengan mudah memilih kota-kota besar sebagai basisnya di Indonesia agar tidak kekurangan konsumen.

Demikian diutarakan anggota Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Faisal Basri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/1). Itu dikemukakannya saat dia ditanya mengenai ekspansi hipermarket di tengah kota yang mengancam pasar peritel lokal dan peritel pasar tradisional. Ditambahkan, saat ini aturannya bergantung pada peraturan daerah.

Faisal juga mengatakan, penentuan wilayah-wilayah yang boleh didirikan hipermarket (zonasi) merupakan cara terbaik untuk melindungi pangsa pasar peritel (pengecer) lokal maupun peritel pasar tradisional dari ancaman raksasa tersebut. Hal itu, menurut Faisal, sama seperti yang dilakukan di Jerman atau di negara-negara Eropa pada umumnya.

Faisal juga menambahkan, hipermarket yang besar seperti itu lokasinya memang harus di luar kota. Dengan demikian, kalau orang ke sana, hanya karena tujuan-tujuan khusus. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, di mana fenomena yang terjadi di lapangan, orang-orang pasar atau pedagang pasar justru membeli barang di Carrefour karena mereka pun tidak mampu untuk bersaing.

"Sekarang kalau melihat apa yang terjadi di Jakarta, terkesan lebih banyak Carrefour di Indonesia daripada di Perancis. Coba Anda keliling Kota Paris, tidak ada Carrefour karena semuanya dibangun di luar kota. Toko-toko yang ada di tengah kota hanya toko-toko kecil saja, convinience store, pokoknya yang begitu-begitu saja. Tidak ada yang namanya gede-gede, apalagi Carrefour," ujar Faisal.

Ketika ditanya mengenai perlindungan kepada peritel lokal, Faisal menambahkan, Carrefour masuk ke Indonesia karena memanfaatkan kelemahan hukum. Mereka memilih basisnya di kota-kota besar karena, dengan demikian, tentu mereka tidak akan kekurangan konsumen.

Saat ini mengenai tata ruang di daerah diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Jika peraturan daerah lemah, tentu dengan sendirinya tidak bisa membatasi perkembangan ritel seperti Carrefour.

Sistem pengelompokan hipermarket ke dalam wilayah tertentu (zonasi) di Jakarta tidak ada. Hal ini mengakibatkan hipermarket bebas menjalankan usaha di tengah kota. Akibatnya, beberapa ritel lokal dan unit kegiatan menengah terancam dalam menjalankan usahanya.

Hal ini diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Makro Indonesia Simon Collins di Jakarta, Kamis. Selain itu, ketiadaan zonasi mengakibatkan Jakarta akan mengalami nasib yang sama seperti yang terjadi di Bangkok, Thailand, yaitu matinya peritel-peritel lokal di tengah kota.

"Seharusnya model yang ideal bagi hipermarket adalah harus berada di pinggiran kota, seperti yang ada di kota-kota di Eropa. Di tengah kota justru harus ditempati para peritel lokal yang memang tidak memiliki konsep hipermarket. Selain itu, ada juga jenis grosir yang berada di luar kota," ujar Collins.

Menurut Collins, harga barang yang dijual oleh peritel lokal yang berada di tengah kota di Eropa memang lebih tinggi dibandingkan dengan harga barang yang dijual hipermarket. Akan tetapi, karena letaknya yang strategis, nyaman, dan tidak jauh dari pembeli, maka tidak ada persoalan bagi konsumen untuk tetap membeli barang di ritel tersebut.

Keberadaan hipermarket di pinggiran atau lewat zonasi ini tujuannya agar peritel skala menengah dan kecil tidak mati. Jadi, walaupun harga barang lebih murah, tetapi karena keberadaannya di pinggir kota, hal itu membuat harga jual produk milik hipermarket akan bersaing dengan peritel sebab dalam komoditas itu ada unsur biaya transportasi.

Collins mengakui bahwa model ideal tersebut tidak ditemui di Jakarta maupun Bangkok. Konsep hipermarket yang ideal dan diterapkan secara konsisten adalah di Cina. Namun, Collins menepis jika Makro kini mengaku kalah bersaing dengan Carrefour yang selama ini dikenal sebagai hipermarket.

"Pangsa pasar kami beda. Artinya, sejak kehadiran hipermarket, Makro menerapkan strategi baru, yaitu menggeser pangsa pasar kami dari sekadar pemakai beralih ke professional customer, seperti hotel, restoran, dan kafe. Untuk end user atau pembeli biasa, jumlahnya tidak begitu banyak sehingga tidak terlalu berpengaruh kepada bisnis kami," ujarnya.

Rata-rata pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang di beberapa ritel berbeda-beda. Menurut Collins, pembeli di pertokoan cash and carry mengeluarkan Rp 500.000 sampai Rp 600.000 per bulan, untuk hipermarket rata-rata pengeluaran adalah Rp 135.000 per bulan, dan untuk supermarket atau ritel kecil rata-rata biaya yang dikeluarkan adalah Rp 80.000 per bulan.

Pengangguran

Tanpa pengaturan zonasi, peritel lokal akan mengalami kesulitan dan kalah bersaing. Hal tersebut pernah terjadi di Kota Bangkok, di mana hipermarket yang didirikan di tengah kota berakibat negatif terhadap ritel-ritel yang ada di tengah kota karena harga dan jumlah persediaan barang yang kompetitif. Hal ini sifatnya tidak adil.

Sebagai gambaran, sekitar 100 hipermarket yang berada di Thailand rata-rata menyerap tenaga kerja sekitar 450 orang per hipermarket sehingga total tenaga yang diserap sebanyak 45.000 orang. Namun, dengan hadirnya hipermarket tersebut, ritel lokal mengalami kelesuan pasar dan lambat laun bangkrut. Hak ini mengakibatkan sekitar 350.000 tenaga kerja yang diserap di sektor ritel tersebut menjadi korban pemutusan hubungan kerja.

"Ini terjadi di Thailand dan media massa di Thailand juga mengulas mengenai masalah ini. Jumlah ini telah dipublikasikan oleh koran di sana," ujar Collins yang pernah tinggal di Bangkok selama 7 tahun dan bekerja di bidang ritel.

Menurut Collins, Thailand baru melakukan aturan zonasi tersebut pada tahun lalu. Namun, langkah tersebut sudah terlambat karena dampak yang telah ditimbulkan sudah begitu dalam.

Ketika ditanya apakah soal izin tata ruang bisa diambil alih pemerintah pusat, Faisal mengatakan, semua wewenang itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memang mengatur tata ruang, tetapi tidak mengatur masalah yang mikro, seperti zonasi untuk hipermarket.

Menyinggung ancaman terhadap usaha kecil dan menengah (UKM), Faisal mengatakan, sebetulnya Carrefour bukan ancaman bagi UKM, tetapi bagi kompetitor seperti supermarket Hero atau Alfa. Ia menyarankan, meneliti besar omzet Hero yang berdekatan dengan Carrefour untuk melihat pengaruh keberadaan hipermarket terhadap supermarket.

Namun, Public Relation Carrefour Indonesia, PT Contimas Utama Indonesia, Triyono Prijosoesilo menepis anggapan berbagai pihak bahwa kehadiran hipermarket merugikan pengusaha kecil. Kehadiran hipermarket atau pasar modern berskala besar seperti Carrefour justru menumbuhkan dan menghidupkan usaha pedagang kecil. Dengan adanya pedagang-pedagang kecil yang muncul di sekitar kawasan Carrefour, kegiatan ekonomi masyarakat pun dapat semakin bergerak.

"Masalah ancaman itu perlu dilihat lebih jauh. Keberadaan Carrefour justru dapat menghidupkan pedagang kecil, seperti di Pasar Festival. Selama ini, itu tidak pernah dilihat," kata Triyono di Jakarta, Rabu. Namun, Triyono juga mengakui, keberadaan Carrefour dapat mempengaruhi peritel kecil atau toko-toko yang menjual produk yang sama.

Dalam membangun Carrefour, menurut Triyono, pihak manajemen selalu berangkat dengan cara memperhatikan potensi pasar. Sepanjang kebutuhan ada dan pasar juga ada, maka Carrefour akan hadir.

Pihak Carrefour akan terus melakukan ekspansi usaha. Tahun ini manajemen Carrefour akan mendirikan satu hipermarket di Bandung, sementara di DKI Jakarta sudah ada 10 Carrefour.

Triyono tidak bersedia menyebutkan omzet penjualan Carrefour dalam sehari maupun per tahun. "Saya tidak berwenang mengungkapkannya. Tanya langsung ke Presdir," tuturnya. Ia menambahkan, produk yang dijual di Carrefour mencapai 30.000 jenis.

Untuk produk dalam negeri, pihak Carrefour mengambil langsung dari produsen. "Sekarang, kami ada 2.000 pemasok. Jumlah tenaga kerja mencapai 5.000 orang," ujarnya.

Untuk komoditas pertanian, seperti sayur dan buah, menurut Triyono, pihak Carrefour mengambil langsung dari kelompok petani. Dengan demikian, kualitas komoditas dan kontinuitas pasokan barang lebih terjamin kualitasnya. (BOY/b12/FER)

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0301/31/utama/107530.htm


 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail