FB Notes
Pasang Surut Badai di TPI

 
Oleh: Iwan Setiawan


Wednesday, 14 July 2010 at 00:36

Setelah terkapar dihantam krisis 1997 lalu, TPI nampaknya tak pernah lepas dari belitan utang dan sengketa. Kini ‘stasiun TV dangdut’ itu menjadi rebutan antara putri sulung mantan Presiden Suharto, Mbak Tutut, melawan ‘raja televisi’ Hary Tanoesoedibjo.

Badai pertama yang menghantam Televisi Pendidikan Indonesia terjadi ketika krisis menyapu kawasan Asia Tenggara di tahun 1997. Tak hanya TPI, mayoritas bisnis anak-anak keluarga Cendana ikut rontok, ketika Presiden Suharto lengser dari tahta di tahun 1998.

Stasiun televisi yang kini lebih dikenal memanjakan penikmat dangdut itu, awalnya punya misi mulia: menjadi stasiun TV yang ikut mencerdaskan masyarakat. Alasan itu pula yang membuat TPI mendapat hak istimewa untuk menggunakan fasilitas TVRI. Ketika mengudara pertama kali pada Januari 1991, pendiri sekaligus pemilik TPI, Siti Hardijanti Rukmana menyatakan bahwa porsi acara pendidikan menjadi prioritas TPI, yakni sekitar 33 persen. Sisanya baru program hiburan yang bersifat mendidik.

Awalnya TPI hanya mengudara empat jam sehari. Pelajaran siswa sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi dapat dinikmati pemirsa setiap pagi. Sayangnya, pengiklan tak tertarik dengan program TPI. Sehingga pendapatan TPI tak bisa menutup biaya operasionalnya. Apalagi ketika TPI berubah status menjadi televisi swasta di tahun 1997. Utang TPI makin bengkak.

Tak heran jika TPI langsung ‘kejang-kejang’ terimbas krisis finansial di tahun 1997. menurut Investment Agreement yang dibuat antara Mbak Tutut (selaku pemilik lama TPI) dengan PT Berkah Karya Bersama ( mayoritas saham dimiliki Hary Tanoe) pada 30 Juni 2002, utang TPI mencapai sekitar Rp 1,7 Trilyun. Berikut adalah beberapa utang ‘kakap’ TPI yang tertulis dalam perjanjian:
-	Utang ke Asian Venture : Rp 125 miliar
-	Utang ke BPPN: Rp 60 miliar 
-	Utang ke CMNP (pengelola jalan tol milik Tutut) Rp 41 miliar
-	Utang ke Perregrine: Rp 22 miliar
Dalam perjanjian tersebut, PT Berkah juga berjanji akan merestrukturisasi utang TPI senilai USD 55 juta. Menurut sekretaris perusahaan TPI, Wijaya Kusuma, sebagai kompensasi atas pelunasan utang tersebut, PT Berkah mendapatkan 75 persen saham TPI, sedangkan mbak Tutut mendapat 25 persen. Namun pernyataan itu dibantah pengacara mbak Tutut, Denny Kailimang. “Benar ada perjanjian antara Hary Tanoe dengan mbak Tutut soal utang TPI, tetapi bukan pengalihan saham TPI ke Hary.”

Awal kongsi Hary Tanoe – Tutut

Namun di luar urusan utang-piutang, ada kisah menarik soal bagaimana Hary Tanoe bisa mengambil-alih saham TPI. Menurut seorang mantan petinggi BPPN, apa yang terjadi dengan TPI, sejak awal berdirinya, pengalihan saham TPI ke Hary Tanoe, hingga ancaman terdepaknya Hary dari TPI, tak lepas dari situasi politik. Katanya,”Ketika Pak Harto masih berkuasa, ngga ada masalah di TPI kan.”

Soal pengalihan saham TPI ke Hary Tanoe, hal itu tak akan terjadi jika di tahun 2002, Hary tak memiliki kedekatan dengan istana presiden. Konon, kedekatan Hary Tanoe dengan mantan Presiden Gus dur dan Megawati, tak lepas dari ‘jasa’ Laksamana Sukardi yang mengajak Hary Tanoe sowan ke istana. Hal ini dibenarkan mantan mensekneg di era Gus Dur, Bondan Gunawan. “Setahu saya, di era Gus Dur, Hary mulai membangun akses ke istana”

Sebagai menteri negara BUMN, saat itu Laksamana meminta TPI untuk membayar utang kepada Indosat (masih BUMN) yang jatuh tempo 2 Oktober 2002 sebesar Rp 250 miliar. Utang ini bermula pada 1997, ketika Indosat membeli obligasi (convertible bond) TPI sebesar Rp 150 miliar. Konon, surat utang dengan bunga tujuh persen itu baru bisa ditukar menjadi saham pengelola jika aktiva bersih TPI mencapai Rp 575 miliar. Jika syarat itu tak terpenuhi, Indosat boleh meminta TPI untuk menarik kembali obligasi yang diterbitkan, atau Indosat bisa menjual obligasi ke pihak lain.

Saat itu, Laksamana memberi waktu seminggu kepada mbak Tutut Untuk membayar utangnya kepada Indosat, bila tidak, TPI terancam dipailitkan. Saat itulah, Hary Tanoe menawarkan untuk membantu penyelesaian utang TPI.

Hubungan Tutut dan Hary Tanoe sempat berjalan ‘mesra’ hingga dua tahun berikutnya. Terbukti pada 20 Desember 2004, Tutut sempat mengirimkan surat ucapan terimakasih atas bantuan PT Berkah merestrukturisasi utang TPI. Selain itu, karena kondisi keuangan Tutut membaik, ia berjanji akan membayar biaya yang dikeluarkan PT Berkah, termasuk meminta kembali TPI.

Pecahnya TPI & Sisminbakum

Karena permintaan Tutut ini tak ditanggapi Hary Tanoe, pada 16 Maret 2005, putri sulung Pak harto itu mencabut surat kuasa yang diberikan kepada PT Berkah untuk merestrukturisasi utang TPI. Tak cukup sampai disitu, pada17 Maret 2005, kubu Tutut menggelar RUPS Luar Biasa. Hasilnya, Dandy Rukmana (putra Tutut) menggantikan HIdajat TJandradjaja sebagai direktur utama TPI. Selain itu, Hary Tanoe juga digusur dari kursi komisaris TPI.

Namun ketika kubu Tutut akan mendaftarkan hasil RUPSLB itu lewat internet (Sistem Administrasi Badan Hukum) ke Departemen Hukum dan HAM, Sisminbakum itu tak bisa digunakan. Dari pengakuan eks direktur PT SRD yang mengelola Sisminbakum, ia diminta Hary Tanoe memblokir akses kubu Tutut. Namun pernyataan Yohanes itu dibantah humas TPI, Wijaya Kusuma. “Yohanes ngomong begitu, karena ia sakit hati aja.” Katanya.

Merasa menguasai Sisminbakum di Departemen Hukum dan HAM, kubu Hary Tanoe tak mau kalah. Berbekal surat kuasa (yang telah dicabut) PT Berkah ganti menggelar RUPS Luar Biasa pada 18 Maret 2005. Dimana direktur utama diangkat Mayjen (purn) SN. Suwisma. Sedangkan Dandy Rukmana digeser menajdi Komisaris TPI. Kali ini Sisminbakum berjalan normal, perubahan direksi TPI dan hasil RUPS kubu Hary Tanoe resmi terdaftar.
Dari sinilah, perseteruan Hary Tanoe dan Tutut di TPI seperti api dalam sekam.

Gugatan Pailit CCGL terhadap TPI

Tahun lalu, kubu Hary Tanoe nyaris dikalahkan Tutut. Adalah sebuah perusahaan investasi bernama Crown Capital Global Limited (CCGL) yang nyaris mempailitkan TPI. Awalnya pada tahun 1995, TPI meminjam sekitar USD 54,5 juta kepada Standard Chartered Bank S.A, Swiss. Untuk membayar utang ini, lewat Bhakti Investama, TPI menerbitkan surat utang (sub bond) di tahun 1996. Tetapi sub bond ini tak tercatat di laporan keuangan TPI tahun 1997. Untuk penerbitan sub bond itu, TPI juga meminjam modal ke Perregrine sebesar USD 53 juta. Dengan ditambah modal sendiri USD 1,5 juta. TPI lantas membayar utangnya ke StanChart SA, Swiss.

Setelah terbit, sub bon TPI diborong Swiss Bank Corporation sebesar USD 53 juta. Dengan uang tersebut, TPI lantas melunasi utangnya ke Perregrine.

Di tahun 2003, Santoro Corp mengambil alih sub bon sebesar USD 53 juta milik Swiss Bank Corp (tanpa memberitahu Swiss bank) Dua tahun kemudian, sim salabim…Santoro Corp ‘menyulap’ sub bon 53 juta itu menjadi 75 persen saham TPI (yang lantas dikuasai Hary Tanoe lewat MNC)

Menurut salinan dokumen yang kami dapatkan, Pada 1998, sub bond ini tercatat di laporan keuangan TPI atas nama Ben Mall Limited (BML) anehnya, Ben Mall telah bubar pada Desember 1998. Kubu Hary Tanoe menuduh Ben Mall ini dimiliki oleh mbak Tutut.

Setelah itu sub bon dipindahkan lagi dari Ben Mall Ltd ke Filago Limited. Pada Desember 2004, Kubu Hary Tanoe menuduh Filago mengalihkan sub bon senilai USD 53 juta ke Crown Capital Global (tanpa transfer uang dan pemberitahuan ke TPI)

Setelah lima tahun 'bergerilya', Oktober 2009 lalu, Crown Capital Global mengugat pailit TPI. Hakim di pengadilan niaga Jakarta Pusat sempat mengabulkan gugatan CCGL. Namun di Mahkamah Agung, giliran TPI (kubu Hary Tanoe) yang menang. Hakim ragu untuk membangkrutkan TPI karena perkara ini dinilai kelewat rumit. Namun hakim memberi kesempatan CCGL untuk mengajukan kasasi. Namun, Maret lalu hakim menolak kasasi Crown capital, sehingga TPI urung pailit.

Kubu Mbak Tutut pantang menyerah. Kini, pertarungan 'digeser' ke Kementerian Hukum dan HAM. Pekan lalu, menteri Hukum dan HAM membatalkan hasil RUPS luar biasa yang digelar Hary Tanoe, 18 Maret 2005, kini kepemilikan TPI makin kabur. Di luar sengketa stasiun televisi dangdut itu, bukan tak mungkin kasus korupsi Sisminbakum juga bisa ‘menyerempet’ Hary Tanoe, yang lewat MNC grup, kini menguasai jaringan televisi terbesar di negeri ini (RCTI, Global TV, TPI serta Sun TV)

Indikasinya, tengok saja ‘nyanyian’ mantan direktur PT. Sarana Rekatama Dinamika (pengelola Sisminbakum) Yohanes Waworuntu tentang bagaimana Hary Tanoe mengintervensi pemblokiran akses mbak Tutut Maret 2005 lalu. Belum lagi penetapan Hartono Tanoesoedibjo (kakak Hary Tanoe dan komisaris PT SRD) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum. Apalagi saat ini Hartono melarikan diri entah kemana.

Tak mudah menebak hasil pertarungan kubu Hary Tanoe melawan mbak Tutut dalam perebutan TPI. Adu strategi dan lobi politik, nampaknya masih akan berlanjut.

Untuk mengimbangi kubu Hary tanoe yang ‘memasang’ dua (pensiunan) Jenderal, yakni Mayjen SN Suwisma (direktur utama TPI) dan Mayjen Purn. M. Tarub (komisaris TPI) kubu Mbak Tutut mengangkat Japto Soerjosoemarno (pendiri Pemuda Pancasila) sebagai direktur utama TPI. Sebagai komisaris, ditunjuk mantan kepala Badan Intelejen Negara, Syamsir Siregar.

Hmm….yang pasti, kisah pertarungan dua ‘raksasa’ itu, jauh lebih menarik dan seru, ketimbang cerita sinetron yang menyesaki televisi kita sejak beberapa tahun terakhir.

Tulisan Ini diambil dari FB notes - Iwan Setiawan dengan sepengetahuan penulis

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail