Seputar Sadam Hussein

 
Page 3 of 7 | Go to page 1 2 3 4 5 6 7


Komplikasi Hukum Tertangkapnya Saddam Hussein

 

Andi Widjajanto

LADIES and gentlemen, we got him." Kalimat singkat Paul Bremer ini memulai rangkaian berita sisipan penting tentang tertangkapnya Saddam Hussein. Tertangkapnya Saddam Hussein melalui operasi penyergapan Red Dawn di Adwar, 15 km sebelah selatan Tikrit, segera disertai dengan komplikasi hukum. Komplikasi ini timbul karena adanya keharusan bagi pasukan koalisi di bawah pimpinan AS untuk: (1) menetapkan status hukum Saddam Hussein; (2) menetapkan jenis kejahatan yang dituduhkan kepada Saddam Hussein; dan (3) menetapkan proses hukum yang akan dilalui oleh Saddam Hussein.

MINIMAL ada tiga kemungkinan status hukum Saddam Hussein. Pertama, Saddam Hussein dapat ditetapkan sebagai tawanan perang. Status ini dapat dikenakan kepada Saddam Hussein apabila pasukan koalisi memandang Saddam Hussein sebagai seorang petempur yang tertangkap oleh pasukan lawan dalam suatu proses perang antarnegara. Kecil kemungkinan Saddam Hussein hanya dipandang sebagai tawanan perang, sebab berdasarkan artikel 118 dan 119 Konvensi Geneva, pasukan koalisi harus segera melepaskan Saddam Hussein jika perang dinyatakan selesai.

Kedua, Saddam Hussein untuk sementara dapat ditetapkan sebagai interment. Status ini diberikan kepada individu atau kelompok dari satu pihak konflik yang tinggal atau berada dalam suatu wilayah yang dikuasai oleh pihak lawan yang tertangkap oleh penguasa administratif atau militer pihak lawan. Sebagai interment, Saddam Hussein akan ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari bahaya perang dan dapat dikunjungi oleh kerabat dan Palang Merah Antarbangsa. Status ini bersifat sementara, bergantung pada ada tidaknya kemungkinan interment dijadikan tahanan.

Ketiga, Saddam Hussein dapat ditetapkan sebagai tahanan politik jika Saddam Hussein dipandang sebagai individu yang akan dikenai proses hukum karena dituduh melakukan kejahatan internasional. Sebagai tahanan yang menunggu proses peradilan, Saddam Hussein "dilindungi" oleh aturan 84-93 dan 95 dari Resolusi 2706 Dewan Ekonomi dan Sosial tentang Ketentuan Minimum Standar Perlakuan terhadap Tahanan. Resolusi ini antara lain mengatur hak Saddam Hussein untuk: (1) didaftar oleh Central Tracing Agency Palang Merah Antarbangsa dan (2) mendapat advokasi hukum atas kasus kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

Penetapan status hukum Saddam Hussein terkait erat dengan jenis kejahatan yang dituduhkan kepada Saddam Hussein. Ada beberapa kemungkinan tuduhan yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Amerika Serikat (AS). Tuduhan yang paling sulit diproses saat ini adalah kepemilikan senjata pemusnah massal. Kesulitan ini muncul karena pertama, subyek hukum dari pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan tentang kepemilikan senjata adalah negara, bukan individu. Dan kedua, hingga saat ini pasukan koalisi di Irak belum menemukan bukti nyata keberadaan senjata pemusnah massal di Irak.

Saddam Hussein juga dapat dituduh melanggar Konvensi IV Hague Convention 1899 dan 1907 yang mengatur tentang hukum perang. Secara spesifik, Saddam Hussein dapat dikenai pasal-pasal tentang kejahatan perang dan/atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di tingkat antarbangsa, kejahatan-kejahatan ini telah dikodifikasi, antara lain melalui: (1) Statuta Pengadilan Militer Antarbangsa yang dilakukan di Nuremberg dan Tokyo; (2) Konvensi Geneva 1949 dan Protokol Tambahan 1977; (3) Statuta Pengadilan Kriminal Antarbangsa (ICC); dan (4) Statuta Pengadilan Kriminal Antarbangsa Ad Hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Berdasarkan Statuta ICC, Saddam dapat dikenai artikel 7 Statuta ICC yang mengatur 11 jenis kejahatan internasional mulai dari pembunuhan, teror, hingga tindakan-tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan luka-luka serius, baik jasmani maupun mental. Saddam Hussein dapat juga dikenai artikel 8 Statuta ICC yang mengidentifikasi enam kategori kejahatan perang yang di dalamnya terdapat lebih dari 50 jenis kejahatan perang.

Kemungkinan tindak kejahatan lain yang dapat dituduhkan kepada Saddam Hussein adalah pembunuhan massal berdasarkan ras. Tindak kejahatan ini diatur secara rinci di Konvensi dan Hukuman atas Kejahatan Pembunuhan Massal Berdasar Ras tahun 1948 (dikenal sebagai Genocide Convention). Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 260 A (III) (9 Desember 1948).

Konvensi ini juga telah dikodifikasi oleh Mahkamah Antarbangsa berdasarkan Advisory Opinion (28 Mei 1951) yang mengikat semua negara. Berdasarkan artikel 6 Genocide Convention, lembaga hukum yang memiliki yurisdiksi atas tindak kejahatan ini adalah pengadilan negara di mana kasus pembunuhan massal terjadi, atau international criminal court.

Jenis kejahatan yang dikenakan kepada Saddam Hussein akan menentukan proses hukum yang akan dilalui oleh mantan Presiden Irak ini. Proses hukum pertama yang mungkin dijalani oleh Saddam Hussein adalah proses peradilan federal AS. Namun, proses ini tampaknya tidak akan dilakukan, mengingat tindakan kejahatan yang dituduhkan sebagian besar dilakukan di luar wilayah dan bukan pada penduduk AS.

Proses kedua adalah melalui mekanisme peradilan internasional. PBB dapat membentuk pengadilan antarbangsa ad hoc untuk mengadili Saddam Hussein, baik melalui pengadilan khusus ad hoc untuk Saddam Hussein maupun pengadilan ad hoc untuk Irak. Saddam dapat juga langsung diserahkan kepada ICC yang memang memiliki yurisdiksi untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembunuhan massal.

Untuk mengaktifkan ICC, artikel 13, 14, 15 dari Statuta Roma 1998 bisa dipergunakan. Artikel 13 memberikan kewenangan bagi Dewan Keamanan PBB untuk menyerahkan Saddam kepada ICC. Artikel 14 memungkinkan suatu negara (dalam hal ini AS, Irak, atau salah satu negara koalisi) untuk menyeret Saddam Hussein ke ICC. Artikel 15 membuka peluang bagi jaksa penuntut dari ICC untuk menangani kasus Saddam Hussein.

Saddam Hussein dapat juga diadili oleh pengadilan Irak. Namun, proses ini harus menunggu proses pembentukan pemerintahan baru Irak yang saat ini sedang dirancang oleh Paul Bremer sebagai Ketua Pemerintahan Transisi di Irak. Pengadilan domestik untuk Saddam Hussein ini dimungkinkan mengingat Road Map proses rekonstruksi Irak pascaperang menginginkan adanya pengadilan domestik untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan di Irak.

Masalah utama yang harus dipecahkan oleh pengadilan domestik ini adalah: (1) percepatan proses pembentukan lembaga peradilan; dan (2) penerapan prinsip retroaktif di peraturan perundangan yang sedang dirumuskan.

Komplikasi hukum yang muncul atas tertangkapnya Saddam Hussein menempatkan AS dan koalisinya di pusat sorotan khalayak antarbangsa. Proses hukum yang akan dialami oleh Saddam Hussein akan menentukan apakah AS, (1) masih berniat mengupayakan multilateralisme yang akan memperkuat masyarakat antarbangsa; dan (2) memperkuat prinsip-prinsip hukum kemanusiaan antarbangsa yang tertuang dalam berbagai konvensi antarbangsa.

Jika langkah yang diambil AS tidak mencerminkan komitmen ke arah komunitas dan hukum kemanusiaan antarbangsa, kondisi anarki yang diinginkan kaum garis keras akan muncul.

AndiI Widjajanto Anggota Staf Pusat Kajian Hubungan Internasional, FISIP-UI

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/17/ln/744944.htm


Page 3 of 7 | Go to page 1 2 3 4 5 6 7

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail