Bencana Lumpur Lapindo
Tanggung jawab perdata Lapindo akibat lumpur panas

 
Oleh: Arief S. Wirjohoetomo


Tragedi lumpur panas Lapindo telah menimbulkan dampak luar biasa, terutama kerugian material dan nonmaterial yang dialami masyrakat di sekitar lokasi semburan lumpur tersebut.

Permasalahannya adalah, apakah korban lumpur Lapindo dapat menuntut pertanggungjawaban perdata atas terjadinya lumpur Lapindo? Penulis hanya mengulas tentang pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum bilamana korban lumpur Lapindo mengajukan tuntutan secara perdata ke pengadilan.

Sebelum menguraikan permasalahan tersebut, pro dan kontra tentang siapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya lumpur Lapindo terus bergulir bak bola liar tanpa adanya kepastian. Patut disimak pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa Lapindo sebagai kontraktor harus bertanggung jawab atas terjadinya lumpur itu.

Juga disampaikan Kepala BP Migas bahwa berdasarkan kontrak production sharing, yang bertanggung jawab di hadapan pemerintah adalah Lapindo, Medco dan Santos. Terlepas adanya pro dan kontra mengenai hal tersebut, berikut uraian tentang pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum.

Melawan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365 menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan syarat-syarat untuk menentukan perbuatan melawan hukum. Pertama, harus ada perbuatan melawan hukum, yaitu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan UU, tetapi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam masyarakat.

Kedua, ada kesalahan. Ketiga, ada kerugian. Keempat, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dan kerugian.

Selanjutnya, Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan "setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". Pasal 1367 KUHPerdata mengatur "seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Berkaitan dengan masalah lumpur Lapindo, faktanya, lumpur telah menenggelamkan sejumlah desa, warga masyarakat kehilangan harta benda, jiwa, rumah tinggal, sawah/ladang sebagai mata pencaharian, perusahaan-perusahaan terpaksa tutup tidak beroperasi karena lokasi perusahaan terendam lumpur, yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan mata pencaharian.

Menurut hemat penulis, unsur perbuatan melawan hukum telah terjadi dalam masalah lumpur Lapindo, karena lumpur Lapindo telah melanggar hak orang lain untuk hidup secara normal.

Perbuatan melawan hukum itu senantiasa melihat pada akibatnya dan bukan melihat pada penyebabnya. Jadi, perbuatan melawan hukum tidak diperlukan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan, tetapi cukup adanya kesalahan yang dilakukan, agar pihak yang melakukan kesalahan itu dapat dimintai tanggung jawab secara perdata.

Unsur kesalahan dimaksud, si pembuat pada umumnya harus ada pertanggungjawabannya yaitu dia menginsyafi akibat dari perbuatannya (toerekeningsvatbaar). Konkretnya, dengan adanya kesalahan atas kegiatan pengeboran yang akhirnya menimbulkan luapan lumpur yang menenggelamkan sejumlah desa, menghilangkan/memusnahkan rumah tinggal, harta benda/jiwa dan mata pencarian warga masyarakat, sudah cukup untuk membuktikan kesalahan perseroan tersebut karena telah merugikan hak-hak orang lain.

Wujud ganti rugi

Akibat perbuatan melawan hukum, orang lain jadi rugi. Jadi, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan pihak yang termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya, maka secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Karena itu, korban lumpur Lapindo mempunyai alasan hak, dasar dan alasan hukum menuntut dan meminta pertanggungjawaban secara perdata terhadap pihak-pihak karena perbuatan melawan hukum, dan kesalahannya mengakibatkan timbulnya lumpur Lapindo dengan mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum dengan menuntut ganti kerugian. Tak perlu diperhatikan apakah penyebabnya karena disengaja atau karena kelalaian.

Tanggung jawab perdata dan ganti kerugian yang wajib dipikul oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya sebatas kerugian langsung dari perbuatan melawan hukum.

URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL

Arief S. Wirjohoetomo
Advokat pada Lubis, Santosa & Maulana Law Offices

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail