Nasib Program 2 Juta Ton Beras

 
Oleh: Andi Irawan


Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) 2 juta ton terancam gagal tercapai tahun ini! Pernyataan ini tampaknya tidaklah berlebihan. Indikasi kuatnya, kita melihat sampai saat ini faktor-faktor penunjang kebijakan tersebut di lapangan belum bisa diwujudkan oleh pemerintah. Yang pertama dan teranyar, faktor ketersediaan air irigasi. Kita tahu saat ini di wilayah-wilayah sentra produksi beras di Jawa terjadi kekeringan, yang berimbas pada kelangkaan air irigasi yang berlanjut pada ancaman pada kegagalan panen.

Faktor kedua yang tak dapat diwujudkan pemerintah adalah ketersediaan benih unggul dan ekspansi penggunaannya di kalangan petani, walaupun sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi kalau subsidi benih yang dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2007 sekitar Rp 1,05 triliun bisa tersalurkan pada April-Mei 2007. Sebagaimana diketahui, sampai akhir Juli baru sekitar 10 persen benih subsidi ini yang telah disebarkan kepada petani oleh pemerintah-pemerintah daerah.

Belum lagi ketika kita berbicara tentang bagaimana kelangkaan pupuk yang selalu menjadi fenomena berulang dari tahun ke tahun, yang belum mampu diatasi oleh para pengambil kebijakan, padahal anggaran subsidi pupuk cukup signifikan, yakni Rp 5,6 triliun. Dan semakin lengkap ekspektasi tentang kegagalan kebijakan ini kalau kita bicara tentang mati surinya kelembagaan penyuluhan dan kelompok tani di tingkat petani, yang tidak hanya butuh waktu yang cukup untuk menggeliatkannya dari tidur nyenyak sepanjang era reformasi, tapi juga butuh keseriusan serta sinergisasi kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengaktifkannya lagi.

Apa penyebab faktor penunjang kenaikan produksi beras tak dapat diwujudkan? Jawaban singkatnya adalah terjadi government failure, suatu terminologi yang merujuk bahwa gagalnya intervensi pemerintah dalam mencapai target kebijakan yang ditetapkannya karena masalah-masalah yang inheren ada dalam tubuh pemerintah itu sendiri.

Kalau kita melihat dari kacamata ekonomi kelembagaan, fenomena asimetris informasi yang tidak mendapat solusi yang tepat berkontribusi besar atas terjadinya government failure tersebut. Asimetris informasi merupakan keniscayaan dalam suatu organisasi, apalagi dalam birokrasi negara, yang merupakan organisasi raksasa yang sangat kompleks. Asimetris informasi terjadi ketika pemegang/pemilik (principal) perusahaan dalam konteks bisnis atau pemegang kekuasaan (dalam konteks negara) gagal mentrasmisikan keinginan atau motivasinya kepada para agen (pelaksana tugas)-nya. Sebagai puncak pemimpin birokrasi, presiden, wakil presiden, dan menteri terkait kita asumsikan punya political will untuk meningkatkan produksi gabah 2 juta ton, tapi permasalahannya, apakah aparatur di bawahnya bersikap sama terhadap political will presiden tersebut, sehingga menghasilkan aksi yang masif dari semua elemen. Dengan melihat faktor-faktor penunjang kenaikan produksi beras yang tak dapat diwujudkan pemerintah, kita dapat mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla sebenarnya telah gagal mentranmisikan political will-nya tentang urgensi kenaikan 2 juta ton beras ke seluruh jajaran birokrasi pemerintah di pusat dan daerah.

Solusi kelembagaan menjadi penting untuk mengatasi masalah asimetris informasi ini. Para pakar ekonomi kelembagaan mengatakan solusi kelembagaan untuk mengatasi masalah asimetris informasi ini adalah adanya "kontrak" antara sang principal dan agennya untuk meminimalisasi terjadinya asimetris informasi yang merugikan. Dalam konteks organisasi negara, kontrak institusi dalam bentuk payung hukum sangatlah penting untuk memaksa para birokrat dan organisasinya melaksanakan kebijakan presiden atau menteri.

Solusi kelembagaan ini tampaknya belum dilakukan secara prima oleh pemerintah pusat dalam rangka menyukseskan P2BN. Mari kita lihat beberapa contoh berikut ini. Pertama, dalam kasus penyaluran benih unggul untuk petani, pengadaan benih melalui penunjukan langsung mendapat penolakan banyak kepala daerah, karena payung hukum yang melandasinya bagi mereka tidak kuat. Ini mengingat pengadaan barang dengan cara penunjukan langsung dan pemilihan langsung untuk benih padi ini tidak didukung oleh keputusan presiden dan peraturan presiden tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang ada (Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Perpres Nomor 79 Tahun 2006, dan Perpres Nomor 85 Tahun 2006).

Seharusnya pemerintah segera menerbitkan produk hukum yang setara untuk menimbulkan rasa aman bagi para pejabat berwenang daerah untuk menyelenggarakan pengadaan benih bersubsidi, mengingat waktu yang sudah sangat mendesak (karena pada musim tanam Januari-Maret 2007 seharusnya benih bersubsidi sudah ditanam oleh petani). Tapi pemerintah hanya menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian-Kepala Kepolisian RI-Jaksa Agung-Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan sebagai payung hukum. Tentu saja wajar kalau kemudian masih banyak para pejabat daerah yang tidak berani menyelenggarakan pengadaan benih bersubsidi melalui penunjukan langsung, karena walau bagaimanapun hierarki hukum SEB ada di bawah keppres dan perpres sehingga mereka belum merasa aman secara hukum mengingat produk hukum yang hierarkinya lebih rendah (SEB) tentu tidak bisa melanggar produk hukum yang lebih tinggi (keppres dan perpres). Akibatnya, sepanjang musim tanam Januari-Maret, benih unggul pemerintah belum sampai kepada petani dan sampai akhir Juli baru sekitar 10 persen benih unggul yang disalurkan.

Kedua, dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pembangunan pertanian merupakan "program pilihan" bagi semua kabupaten kota di Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut kontraproduktif dengan grand design revitalisasi pertanian (dengan P2BN yang merupakan bagian di dalamnya) yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah pusat, karena menyatakan bahwa program yang berkaitan dengan pembangunan pertanian/ketahanan pangan adalah program pilihan, bukan program wajib bagi semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam RPJMD mereka.

Dengan demikian, di masa mendatang, presiden perlu mengevaluasi keberadaan "kontrak" program P2BN ini dengan menteri-menterinya, termasuk dengan semua kepala daerah di seluruh Indonesia, tentang siapa menjalankan apa serta apa punishment dan reward-nya. Kontrak dapat dalam bentuk payung hukum, seperti perpres atau keppres, atau gentlemen agreement, seperti pengurangan (dan peningkatan) Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Perbantuan, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum, bagi daerah-daerah yang tidak serius (dan sukses) menjalankan program P2BN ini.

URL Source: http://korantempo.com/korantempo/2007/08/15/Opini/krn,20070815,68.id.html

Andi Irawan
ALUMNUS PROGRAM DOKTOR EKONOMI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

 
Versi Lengkap
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail