"I believe what a country needs to develop is discipline more than democracy. The exuberance of democracy leads to indiscipline and disorderly conduct, which are inimical to development."

Lee Kwan Yew—Mantan PM Singapura

Kaitan demokrasi-kesejahteraan sudah sejak lama menjadi perdebatan panjang di kalangan sarjana ilmu politik dan ekonomi. Perdebatan berpangkal pada pertanyaan kembar: Apakah demokrasi dapat mengantar ke kesejahteraan? Apakah demokrasi merupakan jalan tunggal menuju kemakmuran?

Kesimpulan perdebatan tetap spekulatif-hipotetikal karena bergantung pada sejumlah asumsi dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi, agar demokrasi dapat memuluskan jalan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Hubungan demokrasi-kesejahteraan tak bersifat linier- kausalistik, melainkan nonlinier- kondisional yang melibatkan banyak faktor, seperti pengalaman sejarah, basis sosial, struktur masyarakat, pendidikan penduduk, penegakan hukum, kemantapan/kelenturan institusi politik.

Jika prasyarat fundamental tidak terpenuhi, demokrasi akan menyebabkan stagnasi ekonomi, bahkan bisa berubah menjadi katastrofi sosial. Inilah yang sekarang dialami negara-negara yang berada dalam masa transisi menuju konsolidasi demokrasi (Afrika, Amerika Latin). Berbagai studi menunjukkan, sekitar 80 persen negara-negara sedang berkembang sedang dalam periode transisi untuk memantapkan demokrasi.

Maka, argumen klasik yang diusung SM Lipset (1959) pun kembali bergema, demokrasi hanya bisa berkembang baik bila ditopang oleh warga-negara berpendidikan memadai serta kelas menengah kuat dan independen. Keseluruhan argumentasi SM Lipset bertolak dari tesis berikut: "Semakin tinggi pendidikan seseorang akan semakin mungkin ia yakin dalam nilai-nilai demokrasi dan mendukung praktik demokrasi."

Di negara-negara dengan jumlah penduduk miskin banyak, tingkat pendidikan rendah, angka buta aksara tinggi, institusi sosial-politik lemah, organisasi masyarakat sipil tak berfungsi, maka demokrasi gampang dimanipulasi oleh elite-elite politik oportunis dan pemimpin despotik, yang menawarkan janji-janji populis agar bisa dipilih sebagai wakil rakyat di parlemen atau penjabat pemerintahan. Namun, setelah terpilih mereka hanya peduli dengan kepentingan sendiri (memperluas kekuasaan, mencari keuntungan ekonomi, menumpuk materi), lalu melenggang meninggalkan rakyat berkubang dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kekuasaan dijadikan sebagai "mesin pencetak uang" untuk membeli suara dalam pemilu sehingga proses manipulasi demokrasi berlangsung siklikal mengikuti kalender pemilu lima tahunan.

Bukan jalan tunggal

Tingkat kesejahteraan yang tinggi memang banyak dijumpai di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, seperti Amerika dan Eropa. Oleh karena itu, Joseph Siegle (2007) dengan lantang meyakinkan dunia, "demokrasi di negara-negara industri dikenal sebagai yang paling dinamis, inovatif, dan ekonomi yang paling produktif di dunia; demokrasi ini telah memungkinkan negara-negara maju mengakumulaasi dan mempertahankan perbaikan kualitas hidup warga negara mereka selama beberapa generasi."

Selama empat dekade terakhir sejak 1960-an, statistik pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokrasi tercatat 25 persen lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara otoriter (lihat juga Halperin, Siegle & Weinstein [eds], The Democracy Advantage: How Democracies Promote Prosperity and Peace, 2004). Namun, pengalaman Singapura yang secara spektakuler mampu mencapai kemakmuran ekonomi dengan sistem politik semiotoriter menegaskan, ada jalan lain di luar demokrasi untuk mencapai kesejahteraan. Pencapaian ekonomi gemilang Korea Selatan dan Taiwan saat ini juga tak bisa dilepaskan sama sekali dari sistem pemerintahan semiotoriter, sampai kedua negara itu memeluk demokrasi secara penuh.

Vietnam yang de facto menganut sistem pemerintahan otoriter juga mendemonstrasikan kinerja ekonomi yang menawan sejak pertengahan 1990-an. China adalah contoh lain, yang bereks- perimen mengadaptasi sistem politik otoriter dengan menyerap sistem ekonomi pasar bebas, seperti dianut negara-negara demokrasi liberal. Eksperimentasi China berbuah pertumbuhan ekonomi yang mencengangkan dunia. Tang & Yung (2006) melakukan penelitian mengenai kaitan demokrasi dan kinerja ekonomi di negara-negara kategori high performance Asian economies (HPAEs), menggunakan time-series technique yang disebut autoregressive distributive lag, juga menemukan fakta yang berbeda dengan keyakinan konvensional. Kinerja ekonomi bagus tidak bergantung pada pilihan sistem politik, demokrasi, atau otoriter. Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya membawa pengaruh minimal pada penguatan demokrasi. Karena tak menemukan dalil ilmiah untuk menjelaskan pencapaian ekonomi yang memesona ini, para sarjana Barat menggolongkan negara-negara HPAEs tersebut sebagai autocratic exceptions.

Fareed Zakaria (2003) menggunakan istilah liberal autocracy dan illiberal democracy, untuk menggambarkan sistem politik nondemokrasi bisa pula mengantarkan ke pertumbuhan ekonomi tinggi. Sangat jelas, setiap negara mempunyai pengalaman berlainan dalam meraih kemakmuran. Jalan menuju kesejahteraan ternyata tidak tunggal. Tak heran bila muncul banyak mitos mengenai demokrasi-kesejahteraan.

Penumpang gelap

Bagi Indonesia, keyakinan demokrasi menjadi jembatan mencapai kesejahteraan bukan lagi mitos, tetapi seolah menjadi kutukan. Sudah hampir satu dekade Indonesia berpaling dari otoritarianisme, tetapi demokrasi tak membawa perubahan apa-apa. Di antara banyak penyebab kebuntuan jalan adalah demokrasi menyediakan ruang bagi penumpang gelap yang kemudian membajak sistem pemerintahan baru. Mereka adalah elite-elite lama yang menguasai sumber daya politik-ekonomi, kapital, dan jaringan di pusat-pusat pengambilan kebijakan di lembaga pemerintahan.

Tanpa lelah mereka terus bersiasat di partai-partai politik untuk meneguhkan oligarki. Bahkan, sebagian menduduki jabatan penting dan strategis di lembaga politik kenegaraan format baru, sambil berpetuah mengenai demokrasi dan kesejahteraan.

Maka, pernyataan kontroversial Wakil Presiden Jusuf Kalla seyogianya dibaca dalam perspektif berbeda. Jusuf Kalla sekadar menyuarakan perasaan putus asa dalam menghadapi elite-elite politik lama, yang secara canggih memanipulasi demokrasi untuk kepentingan kemakmuran sendiri, bukan kesejahteraan rakyat.

URL Source: http://kompas.com/kompas-cetak/0712/27/opini/4078986.htm

Amich Alhumami Peneliti Sosial, Department of Social Anthropology, University of Sussex, United Kingdom