Hubungan Baru Sipil - Militer
Oleh: Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

Di era transisi dari sistem otoriter ke demokrasi yang sedang berjalan ini, tak sedikit kritik atau hujatan terhadap ABRI atau TNI atas peran yang dilakukannya selama 32 tahun berkuasanya rezim Soeharto atau rezim Orde Baru. Kritik tersebut sebagian besar bermuara pada tuntutan agar ABRI/TNI menanggalkan Dwifungsinya, kembali ke barak, dan hanya memainkan peran sebagai alat pertahanan negara dari ancaman luar.

Di tengah kritik yang datang dari dalam dan luar ABRI/TNI tersebut, pada pertengahan 1998 ABRI melontarkan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran ABRI.TNI dalam kehidupan bangsa. Ini merupakan salah satu wujud reformasi internal ABRI/TNI. Di antara reformasi internal tersebut, tercakup empat paradigma baru ABRI?TNI, yaitu pertama, ABRI akan berusaha mengubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan; kedua, ABRI mengubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi; ketiga, ABRI ingin mengubah cara-cara mempengaruhi dari secara langsung menjadi tidak langsung; dan keempat, ABRI bersedia melakukan role sharing (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya (mitra non militer). Meski begitu, bila kita membacanya secara teliti, reformasi internal tersebut masih tampak bersifat kosmetik belaka dan belum mencakup substansinya. Tidak mengherankan bila hasil penelitian YIPIKA/LIPI yang mengkaji posisi ABRI dalam gerakan reformasi yang diterbitkan Mizan pada 1999 dengan judul Tentara yang gelisah, masih menyebut reformasi internal TNI tersebut sebagai "Reformasi Setengah Hati".

Harus diakui, untuk mengubah posisi, peran dan tingkah laku personel ABRI/TNI dari paradigma lama ke peradigma baru, bukanlah pekerjaan mudah seperti membalik telapak tangan. Berbagai dokrin militer dan politik yang mereka kunyah melalui pendidikan formal, kursus dan pelatihan di lingkungan ABRI, tentunya telah terinternalisasi dan meleket di hati sanubari para personel TNI, baik dari tingkat tamtama, bintara, perwira pertama, perwira menengah, sampai ke perwira tinggi. Karena itu, mengubah kultur personel TNI membutuhkan tenggang waktu dan tahapan yang cukup lama. Ini akan ditentukan bukan saja oleh kalangan internal TNI, tetapi juga oleh lingkungan luarnya, baik sistem dan perundang-undangan, sistem politik, kultur elite politik dan massa.

Sampai detik ini, masih terdapat perdebatan pemikiran mengenai hubungan baru sipil-militer bukan saja antara para pengamat sosial-politik sipil dan kalangan militer, tetapi juga antara militer pemikir (military thinkers dan para perwira militer lapangan (field officers). Hal yang lebih menarik, tidak sedikit perwira lapangan yang dulu dapat dikategorikan sebagai militer reformis, begitu memiliki jabatan struktural dalam TNI AD, khususnya yang berkaitan dengan peran teritorial TNI AD, justru masih berpikiran status quo, jika dibandingka dengan para pemikir TNI AD yang dulu dikategorikan sebagai perwira tinggi yang "ragu-ragu".

Definisi hubungan sipil - militer
Sebelum kita membahas hubungan baru sipil - militer di Indonesia, ada baiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu "hubungan sipil - militer". Secara umum, di negara-negara Barat terdapat model hubungan sipil - militer yang menekankan "supremasi sipil atas militer" (civilian supremacy upon the military) atau militer adalah subordinat dari pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Model ini juga banyak dianut oleh negara-negara berkembang yang menganut sistem demokrasi liberal, khususnya di negara-negara yang menganut sistem Westminster Inggris dengan berbagai modifikasinya,

Namun demikian, di beberapa negara berkemban, termasuk Indonesia, dikotomi sipil - militer tersebut dianggap oleh kalangan militer atau kalangan sipil yang tak mau berkonfrontasi dengan militer, kurang menggambarkan realitas yang sesungguhnya ada. Dan karena itu lebih menonjolkan adanya "kerja sama", "hubungan kemitraan" atau "harmoni/keselarasan antara sipil dan militer". Dalam model tersebut, dapat saja terjadi militer merupakan the first among equals (pertama diantara yang sederajat) dalam hubungannya dengan institusi-institusi sipil. Ini khususnya terjadi apabila mitra sipilnya amat lemah. Namun bila institusi-institusi sipil cukup kuat, muncullah gagasan dari militer untuk melakukan "pembagian peran" (role sharing), seperti yang tampak dari butir keempat Paradigma Baru ABRI/TNI tersebut. Lebih jauh lagi, militer tidak memandang demokrasi dlam hubungan vertial antara sipil dan militer, seperti tercermin dalam konsep "supremasi sipil" tetapi cenderung pada pola "hubungan yang setara" (equal relationship).

Secara khusus, TNI AD, melalui buku saku Visi, Misi dan Strategi Staf Umum Teritorial TNI AD merasa perlu untuk "meluruskan kembali pengertian supremasi sipil menjadi supremasi rakyat karena UUD 1945 menganut asas supremasi rakyat, yang dirumuskan sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat Jadi hakikat dari supremasi sipil dalam Demokrasi Indonesia adalah supremasi Rakyat" (hal.3-6). Ini menunjukkan bahwa TNI AD bukan saja "alergi" dengan rangkaian kata "supremasi sipil", melainkan juga sejalan dengan pandangan Seskoad yang selalu menyebut "sipil' dengan kata "non-ABRI".

Secara teoritis, militer cenderung memainkan peranan penting (di luar bidang pertahanan) yang tidak proporsional di negara-negara sedang berkembang disebabkan oleh faktor-faktor internal (endogenous) dan eksternal (exogenous) seperti adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mengancam militer; persepsi korps perwira atas kebutuhan untuk memperoleh kekuasaan politik yang meningkat dalam masyarakat; kelemahan-kelemahan politik dari kepemimpinan sipil yang membuka kesempatan bagi militer untuk intervensi dalam politik nasional.

Selain itu, seperti diungkapkan oleh Nordlinger, kaum militer praetorian menggambarkan dirinya sebagai perwira-perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa patriotik yang mengintervensi masalah-masalah sipil karena tanggung jawabnya kepada konstitusi dan negara.

Alasan militer mengambil alih kekuasaan dari kelompok sipil antara lain ialah, bahwa prinsip-prinsip konstitusional telah dilanggar oleh pemerintah sipil yang korup, sewenang-wenang, dan melanggar hukum; bahwa tindakan-tindakan pemerintah sipil bertentangan dengan kepentingan nasional yaitu dengan membiarkan kelompok-kelompok subversif untuk mengancam keamanan internal negara, dengan menggerakkan konflik-konflik kelas dan komunal; dan karena itu mendorong ketidak-aturan politik dan kekerasan, dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, pengangguran yang meluas dan lonjakan inflasi, atau dengan kegagalan untuk mengambil program-program modernisasi sosial ekonomi dan reformasi.

Pada saat yang sama, para perwira pretorian ini secara yakin menegaskan bahwa mereka akan memulihkan negara menuju keadaan ekonomi dan politik yang sehat. Mereka merasa mampu karena Korps perwira ini memiliki jiwa patriotik yang tinggi, jauh dari kelemahan-kelemahan sipil, dan memiliki ketrampilan yang tinggi di bidang teknik dan manajerial. Selain itu, mereka juga akan menghapuskan korupsi, melenyapkan akar-akar subversif, mengekang ketidak-aturan politik, membangkitkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi inflasi ekonomi. Para perwira militer ini merasa dirinya sebagai "juru selamat" negara. Biasanya, para perwira militer ini mengumumkan keinginannya untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis dalam waktu dekat atau jauh.

Merujuk pada teori Nordlinger ini, rezim Orde Baru dapat dikategorikan ke dalam ruler-type praetorians yang bukan saja mengontrol pemerintahan, melainkan juga mendominasi rezim, dan obyektif ekonomi dan politik sangat ambisius. Rezim Orde Baru berupaya untuk memobilisasi populasi dengan menciptakan partai-partai massa dengan Golkar sebagai partai yang dominan yang berada di bawah kontrol militer. Politik, ekonomi dan masyarakat dipenetrasi dari atas.

Teori pretorianisme Nordlinger tersebut kini sudah dapat dipatahkan melalui asumsi bahwa militer bukanlah institusi yang dapat menilai berhasil atau gagalnya suatu pemerintahan sipil. Rakyatlah yang menentukan diberikan atau tidaknya dukungan dan legitimasi terhadap pemerintahan sipil. Sebuah pemerintahan sipil dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya di parlemen, seperti di negara-negara yang menganut demokrasi parlementer, atau melalui pemilihan umum karena kehilangan legitimasinya di mata rakyat seperti dalam sistem parlementer atau presidensiil.

Hubungan lama sipil - militer
Jika kita membicarakan hubungan baru sipil - militer di Indonesia, tentunya kita harus pula mengemukakan bagaimana hubungan lama di antara keduanya. Pola pembagian peran atau kemitraan antara sipil dan militer di Indonesia sangat nyata pada masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949). Ini tampak dari keikutsertaan militer dalam menata kehidupan sosial dan administrasi pemerintahan pada masa itu. Selain itu, terjadi pula pola Dwifungsi, bukan saja di kalangan militer, tetapi juga di kalangan sipil. Misalnya, dibentuknya lasyka-lasykar oleh partai-partai politik dan duduknya orang-orang sipil sebagai gubernur atau wakil gubernur militer di berbagai daerah. Namun demikian, sudah tampak adanya dikotomi sipil - militer, atau paling tidak, kompetisi dan kerja sama di antara keduanya.

Pada masa Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1949-1957), militer Indonesia benar-benar di bawah pemerintahan sipil. Di masa inilah terjadi rasionalisasi tentara dan pembentukan ABRI yang profesional dan terintegrasi. Namun demikian, pada masa ini mulai terbentuk "sayap-sayap militer dalam partai politik dalam organisasi kemiliteran". Adanya campur tangan pemerintahan sipil dalam masalah-masalah internal militer menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan perwira tinggi dan menengah militer. Ini menyebabkan terjadinya "setengah kudeta" (half coup) pada 17 Oktober 1952 yang melibatkan beberapa perwira militer profesional didikan Belanda, seperti Kemal Idris, yang mengarahkan moncong meriam ke Istana Merdeka.

Keterlibatan militer dalam bidang politik dan ekonomi mendapat angin segar pada masa transisi dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin (1957-1959). Paling tidak, ada tiga peristiwa penting yang menyebabkan tertancapnya kuku-kuku militer di bidang politik, ekonomi dan sosial. Pertama, nasionalisasi perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan Belanda di mana militer berupaya mengambil alih sebanyak mungkin aset perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak diambil oleh saingan utamanya, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Kedua, munculnya pemberontakan-pemberontakan daerah yang menyebabkan pemerintah mengumumkan negara dalam keadaan darurat perang (staat van oorlog en beleg/SOB). Ketiga, belum selesainya konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar baru pengganti UUD 45 dan adanya pertarungan dalam menetapkan ideologi negara, Pancasila atau Islam.

Ini menyebabkan Presiden Soekarno, atas desakan militer menetapkan Dekrit 5 Juli 1959 yang disusul dengan pembentukan Dewan Nasional dan kabinet yang terdiri atas berbagai unsur kekuatan sosial-politik, termasuk militer.

Pada masa inilah, tepatnya 11 November 1958, AH Nasution,pada acara wisuda lulusan Akademi Militer Magelang, mencetuskan konsep "Jalan Tengah" (The Middle-Way), yang intinya "ABRI bukan sekadar alat sipil seperti di negara-negara Barat, juga bukan sebuah rezim militer yang mendominasi kekuasaan negara, melainkan merupakan salah satu dari banyak kekuatan dalam masyarakat, kekuatan demi perjuangan rakyat yang bekerja bahu-membahu dengan kekuatan lain yang dimiliki rakyat". Konsep "Jalan Tengah" inilah yang menjadi cikal bakal dari "Dwifungsi ABRI". Konsep "Jalan Tengah Tentara" (The Army's middle way) ini kemudian dijabarkan oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoad), Brigjen Soewarto, dan menjadi alat legitimasi militer untuk berperan dalam masyarakat, di luar peran Hankam, khususnya dalam menghadapi PKI.

Pada periode 1962-1965, di mana terjadi hubungan segitiga Soekarno-Tentara (TNI AD)-PKI, terdapat persaingan yang amat tajam antara TNI AD dan PKI dalam merebut hati Presiden Soekarno. Pada masa ini, muncullah dokrin Tri Ubaya Cakti (Three Sacred Vows) yang merupakan hasil Seminar Angkatan darat I, 2-9 April 1965, masih berbau Soekarnois. Pada intinya dokrin tersebut menyatakan bahwa " kedudukan TNI AD sebagai golongan karya ABRI merupakan suatu kekuatan sosial politik dan kekuatan militer; adalah bagian dari pada kekuatan progresif revolusioner yang menetapkan sekaligus perannya sebagai alat revolusi, alat demokrasi serta sebagai alat kekuasaan negara, ikut mengambil bagian dalam menentukan dan melaksanakan haluan negara...".

Dokrin tersebut kemudian disempurnakan/dikoreksi total dalam Seminar AD II di Bandung, 25-31 Agustus 1966, dengan membuang jauh-jauh hal-hal yang berbau Soekarnois atau Orde Lama, sejalan dengan menurunnya kekuasaan Soekarno. Melalui dokrin inilah untuk pertama kalinya dirumuskan konsep Dwifungsi ABRI, yang menegaskan bahwa angkatan bersenjata memiliki dua fungsi sebagai "kekuatan sosial politik". Sebagai kekuatan sosial politik, aktivitas tentara meliputi "bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan".

Setelah gagalnya kudeta yang dilakukan sayap komunis tentara pada 30 September 1965, kekuatan Soekarno dan S PKI pun memudar dan kemudian hilang. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjadi Pangkostrad secara cepat menggilas PKI dan secara lambat tetapi pasti, menggilas kekuatan Soekarno. Tinggallah TNI AD sebagai kekuatan utama (the first among equals) dalam sistem politik Indonesia.

Pada masa transisi politik dari Soekarno ke Soeharto, 1966-1967, terjadilah rekayasa sejarah untuk membenarkan peran sosial politik ABRI. Secara internal dan eksternal, dokrin militer Orde Baru menekankan tema-tema familier, antara lain, ABRI berasal dari rakyat, lahir dan berjuang bersama-sama rakyat pada masa Revolusi Kemerdekaan. ABRI sangat setia pada ideologi Pancasila dan akan tetap mempertahankan UUD 45. Di masa inilah lahir Dokrin Catur Dharma Eka Karma (Four Mission, One Fate), yang menekankan bahwa jajaran ABRI (Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian) disatukan dalam satu dokrin ABRI.

Singkatnya, untuk meningkatkan bobot dan legitimasi Dwifungsi, maka pada 1982 dikeluarkan UU No. 20/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, di mana pada pasal 26 dan 28 UU tersebut dengan jelas mengatur fungsi dari nonhankam ABRI. Selanjutnya dikeluarkan UU No. 2/1988 tentang Prajurit ABRI, di mana pada Pasal 6 ditentukan bahwa prajurit ABRI mengemban tugas Dwifungsi, yaitu sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sospol.

Peran nonhankam militer semakin menggurita pada mas Orde Baru (1966-1998. Atas nama stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, ABRI membungkam hak-hak rakyat untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat, melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia, dan mencegah partisipasi politik rakyat yang tidak sesuai dengan kepentingan rezim. Melalui model penelitian khusus (litsus), ABRI mencegah masuknya unsur-unsur yang berhaluan kiri atau kanan untuk masuk ke jajaran birokrasi sipil dan militer, bahkan ke lembaga-lembaga swasta yang dianggap strategis. ABRI juga memberikan interpretasi tunggal atas ideologi negara, Pancasila. Selain itu, ABRI juga membangun institusi-institusi teritorial yang merupakan 'pemerintahan bayangan" bagi institusi jaringan pemerintahan dalam negeri, dari tingkat Kodam (Propinsi), Korem (Kabupaten), Kodim (Kecamatan), Koramil (Kelurahan) sampai ke Babinsa/Bintara Pembina Desa (desa). Melalui "Politik Ketakutan" (The Politics of Fear) dan represi politik, ABRI berupaya untuk menciptakan stabilitas politik melalui penetrasi dari atas. Pada masa ini pula ABRI mendudukkan orang-orangnya di jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan, dari menteri, sekretaris jenderal departemen pemerintahan, gubernur, bupati, diplomat, sampai ke kepala-kepala desa, judikatif dan legislatif. Meskipun ABRI, khususnya TNI AD, sejak pertengahan 1980-an bukanlah penguasa tunggal melainkan lebih sebagai salah satu alat kekuasaan Presiden Soeharto, jaring-jaring kekuasaan yang meggurita tersebut telah menyebabkan timbulnya kekuasaan militer yang berlebihan (military over-reach).

Begitu patronnya jatuh, sejalan dengan jatuhnya Presiden Soeharto, jatuh pula pamor dan kekuasaan ABRI. Kini ABRI yang sejak 1 April 1999 mengubah namanya kembali menjadi TNI, masih dalam keadaan yang gelisah karena terus-menerus dikritik dan masih penuh ketidakpastian mengenai perannya dalam kehidupan bernegara.

Hubungan baru sipil - militer
Untuk memahami peran apa yang dimainkan TNI dalam kehidupan bernegara dan pola hubungan baru sipil - militer yang bagaimana yang diinginkan TNI, ada baiknya kita membaca berbagai pandangan TNI mengenai hal-hal tersebut. Menurut Jenderal wiranto, yang saat itu menjadi Panglima TNI, ada tiga perkembangan ekstrem yang harus dicegah, yaitu: pertama, military overreach, yaitu militer menguasai berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pada masa Orde Baru; kedua, subjective civilian control, yaitu kontrol subyektif pemerintahan sipil terhadap militer seperti yang terjadi pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin; ketiga, pemisahan rakyat dari ABRI.

Sejalan dengan itu, Jenderal Wiranto mengemukakan 14 langkah mendasar reformasi internal ABRI, yaitu (1) sikap dan pandangan politik ABRI tentang aradigma baru peran ABRI di abad ke-21; (2)sikap dan pandangan politik ABRI tentang paradigma baru peran sospol ABRI; (3) pemisahan Polri dari tubuh ABRI sejak 1 April 1999; (4) penghapusan Dewan sospol Pusat dan Daerah; (5) perubahan staf sospol menjadi staf teritorial; (6) likuidasi Staf Karyawan (Syawan) ABRI, Kamtibmas ABRI, dan Babinkar ABRI; (7) penghapusan sospoldam, babinkardam, sospolrem dan sospoldim; (8) penghapusan kekaryaan ABRI melalui pensiun atau alih status; (9) pengurangan jumlah Fraksi ABRI/Polri di DPR dan DPRD I/II; (10) ABRI tidak akan lagi terlibat dalam politik praktis; (11) pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik yang ada; (12) komitmen dan konsistensi netralitas ABRI dalam pemilu; (13) perubahan hubungan ABRI dan Keluarga Besar ABRI, dan; (14) revisi piranti lunak berbagai dokrin ABRI disesuaikan dengan era reformasi dan peran ABRI di abad ke-21.

Hampir semua 14 langkah reformasi internal tersebut sudah dilakukan oleh TNI. Kini TNI masih menggodok revisi piranti lunak berbagai dokrin ABRI dan mencoba meletakkan kembali peran sospolnya sesuai dengan era reformasi. Selain itu, sifat represif dan memata-matai masyarakat juga sudah dilenyapkan oleh pemerintahan Gus Dur dengan dihapuskannya lembaga-lembaga seperti Dewan Pemulihan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), Bakorstanasda, serta lembaga Litsus.

Meskipun sudah banyak perubahan yang dilakukan ABRI/TNI, masih tampak bahwa konservatisme masih amat melekat di dalam hati sanubari perwira TNI. Harus diakui bahwa jiwa pretorian masih melekat pada jati diri TNI. Misalnya pandangan bahwa militer adalah institusi nasional yang paling peduli pada integrasi bangsa (vertikal maupun horisontal);militer adalah bhayangkari negara yang harus menjaga kesatuan negara, ideologi negara dan konstitusi negara. hal yang lebih buruk, seperti diungkapkan oleh Dr Kusnanto Anggoro pada Forum Strategis TNI, Bandung, 10 Mei 2000, ialah adanya kecenderungan perwira militer untuk berpihak pada mereka yang memiliki kekuasaan, atau bahkan mendefinisikan dengan pemerintah. Selain itu, secara kasat mata tampak jelas bahwa TNI masih memiliki kendala untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum atas para pelanggar HAM dari unsur perwira tinggi TNI, baik dalam kasus Timor Timur, Papua, Aceh, Tanjungpriok, semanggi I dan II, Trisakti, kasus 27 juli 1996 dan sebagainya. Belum lagi persoalan bisnis militer legal dan ilegal yang dilakukan militer secara institusional maupun oleh individu militer. Ini tidak terkait dengan misi TNI untuk mensejahterakan prajuritnya atau menambah anggaran operasionalnya, melainkan lebih banyak untuk kepentingan individu sebagian kecil perwira tinggi.

Dwifungsi ABRI atau peran sosial politik ABRI akan terus berjalan, meskipun tidak seperti di masa Orde baru lalu. Ini bisa kita baca dari pernyataan Kaster TNI Letjen Agus Wijoyo pada Forum Strategis TNI di Bandung, 10 Mei 2000 yang memeras keempat paradigma baru ke dalam formulasi paradigma peran TNI yang menjangkau masa depan, yaitu " Bahwa apa pun yang dilakukan oleh TNI baik di masa lalu, saat ini maupun di masa depan adalah senantiasa dalam kaitan pemberdayaan kelembagaan fungsional, atas dasar kesepakatan bangsa, bersama komponen bangsa lainnya sebagai bagian dari sistem nasional melalui pengaturan konstitusional" (hal.12).

Ini berarti TNI membutuhkan pengaturan konstitusional (UUD) dan pengaturan perundang-undangan (Rule of Conduct dan Rule of Engagementa0 pengganti UU No. 20/1982 untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, membantu Polri dalam menjaga keamanan negara, melaksanakan civic missions, ikut serta dalam ketertiban dunia serta diplomasi internasional lainnya. Sebagai contoh, kapan TNI harus membantu Polri, berapa kekuatan yang dibutuhkan, dan bantuan tersebut harus bersifat sementara dan bukan permanen (jika keamanan telah dicapai, maka tugas tersebut selesai).

Penyesuain-penyesuaian operasional, organisasional dan fungsional masih terus dilakukan oleh TNI. Termasuk dalam hal ini adalah penyesuaian dokrin dan kurikulum pendidikan di lingkungan TNI. Namun masih tampak nyata bahwa amat sulit bagi TNI AD untuk melepaskan peran teritorialnya. Jika di masa lalu peran teritorial TNI AD ditujukan untuk pembinaan teritorial, sebagai pemerintahan bayangan dan pemenangan Golkar dalam setiap pemilu, maka kini berganti dengan perannya dalam membina pemuda dan masyarakat dalam bela negara, pendidikan demokrasi, mendinamisasi masyarakat dan sebagainya. Ini berarti, masih ad obsesi bahwa TNI AD adalah "stabilisator dan dinamisator" politik di daerah. Kenyamanan yang dinikmati para perwira lapangan yang bergerak di bidang teritorial memang sulit dihapuskan dalam sekejap, dan ini akan menyulitkan pembentukan Polri sebagai alat keamanan negara yang mandiri. Dari sisi organisasional, akan ada perubahan, antara lain perubahan jabatan Panglima TNI menjadi Kepala Staf Gabungan. Ini akan semakin mengintegrasikan ketiga angkatan dalam jajaran TNI dan memberikan kesempatan yang sama pada ketiga angkatan tersebut untuk menjadi kepala staf gabungan.

Megubah TNI menjadi tentara profesional berwibawa yang mampu mempertahankan negara dari ancaman luar bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini butuh dana yang besar, itikad baik internal maupun eksternal.

Merujuk pada persepsi diri bahwa militer punya "peran sejarah", tidak dibentuk oleh pemerintah melainkan oleh para laskar dan militer profesional peninggalan Belanda dan Jepang", "tidak ingin hanya sebagai alat mati pemerintahan sipil", "memiliki kemampuan manajerial dan disiplin yang tinggi", "sebagai bayangkari negara dalam arti luas', "ingin terus berperan dalam pembangunan bangsa", "punya misi untuk mengintegrasikan bangsa", maka kita tidak bisa berharap berlakunya konsepsi Barat mengenai hubungan sipil - militer atas dasar supremasi sipil atas militer. Lebih buruk lagi, di tengah masih bergolaknya pertarungan kekuasaan di antara elite politik sipil, maka militer akan tetap memainkan atau dimainkan sebagai bagian dari pertarungan politik tersebut. Ini berarti, pemerintah sipil manapun, atau bahkan partai-partai politik yang tidak berkuasa sekalipun, akan berupaya mengembangkan "sayap-sayap politik dalam militer, dan sayap-sayap militer dalam politik". Dengan demikian, ini akan meningkatkan posisi tawar menawar militer terhadap pemerintahan sipil, khususnya dalam melakukan role sharing dalam menentukan ke mana masa depan bangsa akan dibawa. Militer memang tidak berpolitik praktis, tetapi berpolitik melalui kebijakan negara. Militer memang tidak lagi menyodorkan jagonya seperti dulu, tertapi "menunggu tawaran" dari pihak elite politik sipil untuk berkiprah di politik atau jajaran birokrasi pemerintahan dan posisi di perusahaan-perusahaan BUMN.

Penulis adalah Peneliti pada Puslitbang Politik dan Kewilayahan - LIPI, Jakarta

Keterangan Artikel
Sumber: Kompas
Tanggal: 28 Jun 00
Catatan: -

URL Artikel : http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=182&coid=3&caid=
Copyright © 2000 Uni Sosial Demokrat, http://www.unisosdem.org