Politisi "Lompat Pagar"
Cermin Sikap Pragmatis atau Ideologis?

 


ASNAWI Latief (68) tampak gagah dengan peci hitam dan jas hijau dengan lambang kabah di saku kanannya. Walaupun datang terlambat pada hari Selasa, 17 Februari pagi di Hotel Sahid Jakarta, ia duduk di deretan terdepan dan tampak tekun mengikuti pengarahan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz.

Seragam ini sebetulnya seragam Partai Kebangkitan Umat. Kebetulan warna hijaunya sama persis dengan seragam PPP. Saya cuma ganti badge-nya," ujar Asnawi, sambil terkekeh menunjukkan pakaiannya.

Hari itu, mantan Ketua Umum DPP PKU itu mengikuti Orientasi Juru Kampanye Nasional PPP yang diikuti calon anggota DPR dari PPP. Asnawi menjadi caleg DPR PPP untuk daerah pemilihan Jawa Timur-I nomor urut 1. Mantan Ketua DPP PKU Hasbullah Mu’in juga menjadi calon anggota DPR dari PPP nomor urut 2 di Jatim-III.

PKU adalah partai yang dibentuk para bekas pimpinan Nahdlatul Ulama yang dimotori KH Yusuf Hasyim-paman KH Abdurrahman Wahid. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, PKU cuma bisa meraih satu kursi di DPR, diduduki oleh Asnawi Latief sendiri. Karena tidak lolos perolehan batas minimum suara (electoral threshold) untuk ikut Pemilu 2004, maka DPP PKU lalu menjalankan amanah Muktamar I tahun 2002, yaitu menggabungkan diri dengan partai Islam lain.

PPP dipilih karena memiliki unsur NU. Pada April 2003, Asnawi Latief menemui Hamzah Haz mengajak penggabungan PKU ke PPP dan disambut baik. Maka jadilah Asnawi kini Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP. "Kami tidak seperti Partai Keadilan yang berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Kami realistis saja, tak ada duit," kata Asnawi, Ketua PB Nahdlatul Ulama 1989-1994.

Fakta hidup

Politisi pindah partai bukan hal baru. Bekas Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) DKI Jakarta Hermawi Taslim, kini juga menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Kisahnya dimulai tahun 1996 ketika konflik internal PDI antara kubu Budi Hardjono dan Megawati Soekarnoputri sedang hangat-hangatnya. Bersama 15 pengurus DPD PDI DKI pimpinan Lukman Mokoginta yang dilantik Megawati Soekarnoputri, mereka mengajukan proposal kepada Budi Hardjono menyikapi konflik internal itu. Intinya mereka minta supaya para senior di PDI tetap bersatu. "Kita ajukan surat itu dan tidak ditanggapi. Sampai akhirnya kita katakan kalau surat kami tidak dijawab, kami keberatan untuk ikut Kongres Palu. Tiga hari menjelang Kongres Palu, Budi Hardjono dan Buttu Hutapea memecat kami semua," kata Hermawi.

Setelah pemecatan itu, mereka mencari peluang bergabung dengan partai lain. Hermawi menuturkan, sebenarnya menjelang Pemilu 1999 banyak sekali tawaran. Namun dia belum melihat ada platform yang bisa menerima pluralisme. "Saya tak mungkin di PDI-P atau Golkar. Yang agak pluraliscuma PKB. Waktu itu di PKB hanya ada Nico Krisnanto dan Francis Wanandi, orang Katolik yang sejak awal ikut PKB," tutur bekas Wakil Sekjen Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) itu.

Akhirnya, Juli 2000 di tengah guncangan menjelang Presiden KH Abdurrahman Wahid jatuh, 15 politisi mantan PDI, termasuk BN Marbun, Nico Daryanto, dan JB Wijandjono datang ke Kantor PKB dan menyatakan menjadi anggota PKB. Dalam Muktamar Luar Biasa PKB tahun 2002 di Yogyakarta Ke-15, orang itu diundang sebagai peninjau dan akhirnya sebagian masuk struktur kepengurusan.

Tidak lompat pagar

Dari partai pemenang Pemilu 1999 pun banyak anggota PDI-P yang pindah ke partai politik lain. Bekas Wakil Sekjen DPP PDI-P Haryanto Taslam kini menjadi Ketua Komite Pemenangan Pemilihan Umum (KP2U) Partai Nasional Banteng Kemerdekaan pimpinan Eros Djarot.

Eros Djarot sendiri dalam Kongres PDI-P di Semarang 2000 pernah mencalonkan diri menjadi Sekjen DPP PDI-P, tetapi gagal karena Megawati memilih Sutjipto. "Tapi Saya bukan lompat pagar, karena yang mendirikan PNBK itu orang-orang PDI-P juga. Saya juga penggagasnya. Lain kalau saya ke PAN atau PKB, itu baru lompat pagar," ujar Haryanto.

Menurut Haryanto, PNBK secara ideologis merupakan habitat asli barisan nasionalis, karena asas perjuangan PNBK adalah marhaenisme ajaran Bung Karno. "Kalau PDI-P kan tidak jelas. Mereka ngomong-nya Pancasila, tetapi perilaku politiknya tidak mencerminkan asas-asas Pancasila," kata calon anggota DPR PNBK di Jatim-I nomor satu itu.

Haryanto mengklaim, di tingkat daerah pun sejumlah kader PDI-P mendirikan PNBK di daerah-daerah. Beberapa di antaranya bahkan menjadi pimpinan pengurus daerah PNBK.

Ketua DPC PNBK Kota Surabaya Mochamad Basuki- adalah politisi yang dipecat DPP PDI-P- yang kini giat melakukan konsolidasi kader PNBK. Perjalanan karier politik Basuki dimulai 1997 ketika memimpin ribuan massa PDI pro-Megawati menyerbu kampanye PDI Soerjadi. Bersama- sama Bambang Dwi Hartanto, (kini Wali Kota Surabaya), Basuki menjadi tokoh PDI-P yang disegani di Surabaya.

Karier Basuki makin melejit sejak duduk di kursi DPRD Kota Surabaya, bahkan terpilih menjadi ketua DPRD. Manuver politiknya merangkul warga PDI-P di Surabaya membuat Basuki juga terpilih sebagai ketua DPC PDI-P Surabaya, mengalahkan Bambang DH sebagai pesaing terkuat.

Namun, posisi itu cuma dipegangnya sebentar. Pada 7 Desember 2001-tak sampai setahun setelah dikukuhkan sebagai ketua-secara resmi ia dipecat. Dalam Surat Keputusan yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri, DPC PDI-P Surabaya diinstruksikan untuk mengganti jabatan Basuki.

Basuki langsung menyeberang ke PNBK, dan sebulan kemudian dipercaya menjadi Ketua DPC PNBK Surabaya. Awal Januari 2004, Basuki dan kelompoknya-Yan Samuel Sinlay, Ferry Suhariyanto, H Isman, dan Hari Santoso-resmi di-recall dari keanggotaan DPRD Kota Surabaya.

Langkah politik Basuki sepertinya tidak terganggu, kendati sempat tersangkut kasus korupsi Rp 2,7 miliar di tubuh DPRD Kota Surabaya. Diganjar satu tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Basuki kini malah kembali giat di dunia politik, mengokohkan PNBK, setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medaeng, Surabaya.

Pilihan jatuh ke PNBK, karena menurut Basuki partai itu adalah "anak ideologis" Soekarno. Sementara, partai lain yang dipimpin anak-anak biologis Soekarno-Sukmawati dengan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Megawati dengan PDI-P, dan Rachmawati dengan Partai Pelopor-dinilai Basuki tidak mengusung ajaran nasionalisme sepenuhnya.

Lompat tiga partai

Namun, tampaknya hengkangnya sejumlah kader PDI-P tersebut "diimbangi" DPP PDI-P dengan mengajak kader partai lain untuk bergabung menjadi calon anggota DPR dari PDI-P. Ini terjadi terhadap Sutradara Gintings, politisi yang barangkali paling sering lompat pagar.

Dalam Pemilu 1997 Sutradara Gintings adalah anggota DPR dari Golkar. Pada Pemilu 1999 dia anggota DPR dari Partai Keadilan dan Persatuan pimpinan Jenderal (Purn) Edi Sudradjat yang merupakan "sempalan" Golkar. Kini, untuk Pemilu 2004, ia menjadi calon anggota DPR dari PDI-P di daerah pemilihan Banten-I nomor urut tiga di bawah Arifin Panigoro dan Tumbu Saraswati.

Sutradara Gintings mengakui, perpindahan dari Golkar ke PKP bisa disebut sebagai "lompat pagar". Namun ia membantah kepindahannya dari PKP ke PDI-P sebagai "lompat pagar", karena PKP secara yuridis sudah gugur 27 September 2003, walaupun Edi Sudradjat mendirikan PKP Indonesia.

Pada Januari 1999, ia keluar dari Golkar karena tidak bisa mendukung kebijakan Presiden BJ Habibie yang memberi kesempatan pada Timor Timur untuk referendum. Alasan kedua, ia tidak setuju dengan pencabutan Ketetapan MPR tentang Referendum.

Dalam Kongres PKP 2000, ia menerima jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKP. Namun dalam Pemilu 1999 tidak lolos electoral threshold, sehingga tidak bisa ikut Pemilu 2004. Selain itu, dalam UU Partai Politik yang baru setelah sembilan bulan UU Parpol disahkan (27 Desember 2002), semua parpol harus menyesuaikan diri sampai 27 September 2003. Jika tidak parpol akan dibatalkan.

"PKP tidak menyesuaikan dan 27 September keberadaannya dibatalkan. Perlu diingat, sampai 27 September 2003, saya tidak memasuki parpol lain. Itulah sebabnya saya tidak menjadi anggota dua parpol yang sama (maksudnya PKP dan PKP Indonesia yang didirikan Juli 2002," katanya.

Pada awal Oktober 2003, seorang fungsionaris DPP PDI-P menawarkan Gintings untuk bergabung ke PDI-P. Gintings akhirnya menerima ajakan itu, karena alasan ideologis strategis, psikologis, dan pertimbangan praktis. "Orang akan berpikir saya masuk PDI-P bukan hanya pertimbangan ideologis strategis, tetapi ingin eksis di dunia politik. Itu hanya bisa dibuktikan dengan melihat apa yang saya lakukan lima tahun terakhir ini dan lima tahun ke depan," ujar Gintings.

"Freewheeling style"

Mengamati maraknya politikus lompat pagar menjelang Pemilu 2004 itu, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Ikrar Nusa Bhakti menjelaskannya dengan dua istilah politik, yaitu freelancing belief (kepercayaan sangat bebas) dan freewheeling style (gaya seperti roda yang berpindah arah sekehendak hati).

"Gaya berpindah-pindah ini mirip seperti di Papua Niugini. Kalau tidak bisa berkiprah lagi di partai yang lama, mereka bikin partai baru atau pindah ke partai lain. Ini tidak terjadi di Australia," ujarnya.

Menurut Ikrar, tampaknya memang ideologi bukan menjadi pegangan yang sangat kuat dari para politikus untuk terjun dalam politik, tetapi secara pragmatis lebih mencari tempat untuk bisa berkiprah di dunia politik. Untuk berkiprah itu dibutuhkan wadah, sehingga mereka bisa dengan mudah pindah dari satu partai ke partai lain.

"Mereka kelihatannya mencari tempat yang kira-kira bisa menerima mereka dan bisa menjadi tempat untuk berekspresi dan bisa dapatkan kursi. Kalau ideologi menjadi pegangan yang kuat, akan sulit untuk bisa pindah partai," kata Ikrar. (Dewi Indirastuti/ Subur Tjahjono)

URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0402/21/pemilu/869514.htm


Keterangan Artikel
Sumber: Kompas
Tanggal: 21 Feb 04
Catatan: -

URL Artikel : http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=3946&coid=3&caid=
Copyright © 2004 Uni Sosial Demokrat, http://www.unisosdem.org