Landasan Politik
 

1. Pandangan tentang Ideologi Negara

  • Uni Sosial Demokrat menolak upaya memposisikan Pancasila sebagai doktrin mati dan menolak monopoli penafsiran sepihak atas dirinya. Demikian juga halnya Uni Sosial Demokrat menolak Pancasila yang difungsikan sebagai instrumen pemasung kebebasan, dinamika dan kreativitas masyarakat, menolak pemberlakuan Pancasila sebagai instrumen penindas dan pengontrol dinamika masyarakat. Uni Sosial Demokrat secara tegas menolak Pancasila sebagai sarana legitimasi politik penguasa.
  • Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang bersifat terbuka. Karenanya sebagai dasar negara, Pancasila harus merupakan dan adalah dasar kebijakan (policy) dan tolok ukur penyelenggaraan kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Sedangkan sebagai ideologi negara, Pancasila harus mampu menjadi penuntun arah perkembangan masyarakat dan negara.
  • Pancasila adalah ideologi terbuka yang harus memiliki kemampuan mempengaruhi, mengikuti dan menanggapi secara proaktif perkembangan nasional, regional dan global. Pancasila juga harus mencerminkan dan mewakili realita pemikiran obyektif yang hidup dan berkembang dalam kehidupan dan keseharian masyarakat.
  • Pancasila dituntut bersifat ilmiah, yaitu memenuhi syarat-syarat obyektivitas, kritis ( termasuk pada dirinya sendiri ), dialektis dan berorientasi pada kebenaran dan menjunjung martabat kemanusiaan. Pancasila tidak boleh diisolasi dari dialektika dan karenanya hanya memiliki kebenaran setelah diuji melalui dialog yang kritis dengan masyarakat dan lingkungan.
  • 2. Pandangan tentang Bentuk Negara

  • Bentuk Negara yang tepat menurut Uni Sosial Demokrat adalah Negara Kesatuan Kepulauan (United of Archipelago) dengan Sistem Pengelolaan Administrasi yang bersifat desentralisasi dan pemberian otonomi seluas-luasnya dalam pengelolaan daerah.
  • Dasar dan pijakan bentuk Negara Kesatuan bukan saja bersifat historis (Sumpah Pemuda dan Proklamasi 1945) melainkan visioner-globalistik selaras dalam perkembangan zaman khususnya pada milenium ketiga, tanggap menghadapi perkembangan ekonomi dunia yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari globalisasi itu.
  • Perkembangan ekonomi global menuntut paradigma baru dalam pengelolaan negara kesatuan. Kesalahan pengelolaan yang terjadi selama ini bersumber pada sentralisasi pengelolaan sumber daya lokal yang seharusnya menjadi ruang lingkup wewenang pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
  • Perlu tingkat berpikir yang baru dalam menemukan daerah-daerah pertumbuhan ekonomi yang baru di wilayah negara kesatuan RI dan mengelolanya secara tepat dengan memberikan otonomi dan wewenang desentralisasi seoptimal mungkin pada daerah :
    1. Secara Politis : sebagai instrumen untuk mewujudkan kemandirian daerah, tercapainya masyarakat sipil dan kehidupan yang lebih demokratis.
    2. Secara Ekonomis : pemberian tanggung jawab pada daerah untuk mengelola segenap potensi dan sumber daya lokal secara adil bagi warganya.
    3. Secara Sosiologis : pencerminan dan akomodasi kemajemukan dan keragaman daerah dan penduduk Indonesia
    4. Secara Kultural : untuk mempertahankan, mengapresiasi dan mempromosikan diversitas dan keunggulan kultural serta identitas sebagai bangsa bhineka.
    5. Secara teknis administratif : untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya.
    • Uni Sosial Demokrat berpendapat bahwa kewenangan pemerintah pusat hanya akan terbatas pada bidang-bidang hukum dan peradilan, pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri dan kebijakan fiskal serta moneter.

    3. Pandangan tentang Hukum & Negara Hukum

    • Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang berdasarkan hukum yang bersifat materiil:
    1. Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas ketentuan hukum/.peraturan perundang-undangan.
    2. Ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan disusun secara demokratis sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukum bukan sekedar aturan yang disusun/dibuat oleh kekuasaan.
    3. Ketentuan hukum yang demokratis harus mengandung keadilan perlakuan bagi warga negara dan aparatur negara.
    4. Kekuasaan negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan melainkan terdistribusi dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
    5. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan hak-hak dasar. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.
    6. Diperlukan suatu standar pelayanan publik (public service standard) yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh pelayanan dari negara sebagai salah satu bentuk substantif dari prinsip kedaulatan rakyat atas negara.
    7. Tersedianya saluran bagi rakyat untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah melalui pengawasan pengadilan (judicial review). PTUN adalah sarana penciptaan kepastian hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.
    8. Peradilan bersifat merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain demi kepastian hukum.

    4. Pandangan tentang Negara Bangsa

  • Negara Indonesia adalah negara bangsa (nation-state) karena sifat kemajemukan masyarakat Indonesia dan sejarah pembentukannya.
  • Sebagai negara bangsa, Indonesia menolak diskriminasi dalam semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara dan sebaliknya, Indonesia merupakan wahana sosial, ekonomi, politik dan budaya yang menerima, mengakui, melindungi dan memperlakukan secara adil keanekaan dan keunikan yang ada di dalamnya.
  • Indonesia menjamin perlakuan dan memberikan peluang yang sama kepada individu dan kolektif tanpa diskriminasi ras, agama, etnis, dsb.
  • Indonesia bukan negara agama dan tidak berdasarkan agama, namun menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang bersifat universal dan karenanya menolak menjadikan agama sebagai ideologi dan dasar negara.
  • 5. Pandangan tentang Konstitusi Negara

  • Indonesia adalah negara yang berdasarkan konstitusi UUD 1945 karena nilai historis yang melekat di dalamnya.
  • UUD 1945 singkat dan hanya mengatur hal-hal yang pokok. Karenanya, tingkat akomodasi konstitusi terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan sosial, kultural, ekonomi dan politik dalam skala nasional, regional maupun internasional amat terbatas.
  • Dengan demikian Uni Sosial Demokrat berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 seyogianya tidak diubah, sedangkan batang tubuhnya adalah subyek dari kemungkinan perubahan: pengurangan, penambahan, penyesuaian dan penyempurnaan (amandemen) melalui mekanisme konstitusional oleh MPR.
  • 6. Pandangan tentang Demokrasi

  • Prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis. Karenanya Uni Sosial Demokrat memperjuangkan tatanan demokrasi kemasyarakatan yang bersifat pluralistik dan memberikan kesempatan dan kemungkinan yang sama bagi individu dan kelompok untuk bisa mengekspresikan dan memperjuangkan secara politik hak dan kepentingannya.
  • Uni Sosial Demokrat memperjuangkan kesamaan hak bagi setiap warga negara dan kelompok masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa pengecualian dan diskriminasi.
  • Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, maka pengaturan politik pemerintahan dan kenegaraan mulai dari tingkat desa hingga nasional sepenuhnya didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat :
    1. Rakyat merupakan satu-satunya sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan dan struktur politik berikut kebijakan politiknya.
    2. Hak bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan politik pemerintahan dan kenegaraan.
    3. Kewajiban pada penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan untuk terbuka/transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka bagi kritik dan koreksi.
    4. Semua kebijakan negara atau pemerintah haruslah merupakan produk dari sebuah proses tawar menawar politik yang terbuka dan adil, termasuk misalnya kebijakan penempatan pejabat politik pada semua tingkatan pemerintahan.
  • Demokrasi mengharuskan adanya pembagian kekuasaan yang tegas dan jelas di antara lembaga-lembaga penyelenggara negara pada semua tingkatan pemerintahan untuk :
    1. menghindari terjadinya korupsi, manipulasi dan konspirasi kekuasaan politik yang berakibat pada lahirnya hegemoni kekuasaan dan kekerasan negara atas masyarakat.
    2. memungkinkan terjadinya mekanisme check & balance yang mewujudkan pemerintah yang bersih dan berdaya guna.
  • Demokrasi akan tumbuh bila ada civil society (masyarakat madani) yang kuat dan kemudian akan berkembang secara substantif bila ada civic culture (budaya politik masyarakat madani) yang kuat.
  • Demokratisasi ekonomi dijalankan dengan pengaturan politik dan pemberian kemungkinan yang adil bagi semua pelaku ekonomi; perlindungan bagi pelaku ekonomi skala kecil menengah dan informal; tidak berlangsungnya praktek monopoli, monopsoni, dan oligopoli.
  • Demokratisasi budaya berujud pengakuan, perlindungan dan penghargaan yang tinggi oleh negara dan masyarakat terhadap diversitas kultural dalam wilayah geografi Indonesia, termasuk dan terutama terhadap masyarakat setempat.
  • 7. Pandangan tentang Religiositas

  • Realitas alam semesta adalah cerminan dari keberadaan Tuhan yang Mahaesa. Karenanya, kehidupan ini adalah dialektika-religius antara manusia, alam semesta dan Tuhan Sang Pencipta.
  • Uni Sosial Demokrat memandang bahwa negara menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang bersifat universal serta menjamin kebebasan bagi setiap warga untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya.
  • Uni Sosial Demokrat berpendirian, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia, bukan hak yang diberikan oleh negara. Karenanya, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi persoalan-persoalan keagamaan, menentukan keabsahan atau ketidak-absahan suatu agama atau kepercayaan atau keyakinan seseorang.
  • Tugas negara adalah menghormati, melindungi dan memfasilitasi serta menciptakan iklim agar hak beragama setiap individu dan masyarakat dapat diwujudkan secara penuh dan bebas dari rasa takut.
  • 8. Pandangan tentang Etika & Moralitas

  • Tegak dan berdirinya suatu bangsa hanya akan terwujud jika etika dan moralitas dijalankan oleh warganya. Krisis dewasa ini terjadi karena bermula pada lenyapnya etika dan moralitas.
  • Etika dan moralitas haruslah menjadi dasar perilaku politik, ekonomi, hukum, dll pada semua tingkatan pemerintahan dan kenegaraan, lewat teladan para pemimpin dan pengembangan kode etik jabatan bagi semua jabatan publik yang ada.
  • Dokumen Politik  
    Deklarasi
      Visi dan Misi  
      Nilai yang Diperjuangkan  
      Landasan Politik  
      Strategi Dasar  
      Program Dasar  
     
     
     
    Site Map
    Pencarian
    Pencarian Detail