Komnas Perempuan
Ruang bagi Pengalaman dan Harapan

 
Oleh: Ninuk Mardiana & Maria Hartiningsih


 
Waktu tak mampu menghapus kenangan korban akan pengalaman kekerasan yang pernah dialami. Untuk mengobati luka adalah mencari jawab mengapa kekerasan terus berulang dan adakah cara agar kekerasan itu tak berulang.

Lebih dari 10 perempuan korban pada peristiwa kekerasan massal paling menentukan dalam perjalanan bangsa memberikan kesaksian dan harapan mereka dalam acara ”Puncak Perayaan 10 Tahun Komnas Perempuan” di Jakarta, Senin (30/11).

Mereka mewakili korban Peristiwa 1965, konflik bersenjata di Aceh, konflik komunal di Poso, kerusuhan Mei 1998, penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah, konflik sumber daya alam di Manggarai (Nusa Tenggara Timur) dan Buyat (Sulawesi Utara), kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan, dan konflik di Papua.

Dari pengalaman dan harapan para korban, Komnas Perempuan menyusun dokumen berjudul ”Kita Bersikap. Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa”. Buku itu diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang hari itu menegaskan kembali komitmennya melindungi perempuan dan memberikan keadilan bagi korban tanpa membuka luka lama dan menimbulkan konflik baru.

Dokumen tersebut untuk mencari jawab mengapa kekerasan terus berulang dan dari pengetahuan itu menyusun penyikapan yang relevan bagi semua perempuan dengan segala keberagamannya.

Kekerasan terhadap perempuan, demikian Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana, berakar dari diskriminasi dan kepemimpinan perempuan yang belum mendapat tempat dalam sejarah resmi Indonesia. Bahkan, demikian Kamala, ingatan yang ditanamkan di masyarakat tidak tepat karena perempuan tidak diikutkan dalam penulisan sejarah.

Keadaan tersebut menimbulkan kontras situasi. Di satu sisi perempuan diagungkan sebagai sosok yang hebat, mulia, tetapi pada saat yang sama mengalami diskriminasi karena dia perempuan, ditambah lagi dengan diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan kelas sosialnya.

Ruang bagi perempuan

Lebih dari 10 perempuan korban yang telah menjadi penyintas (survivor) tersebut menyatakan harapan mereka akan masa depan tanpa kekerasan, seraya tidak melupakan masa lalu.

”Saya tidak lagi mendendam, tetapi ingin pelaku tetap diadili. Juga saya ingin tahu di mana ibu saya dikuburkan,” kata Rasyidah yang tak sanggup meneruskan kata saat mengungkapkan pengalaman dan harapannya. Rasyidah adalah korban kekerasan semasa Aceh menjadi daerah operasi militer (DOM). Organ reproduksinya diserang, ibunya hilang, ayahnya dipukuli di depannya, dan adiknya hilang karena laki-laki di keluarganya dituduh terlibat Gerakan Aceh Merdeka.

Para ibu dari Papua juga mengalami kekerasan seksual karena dituduh membantu laki-laki di keluarga mereka yang dicap anggota Organisasi Papua Merdeka. ”Begitu ada militer datang, para bapak akan lari ke hutan karena biasanya militer langsung bertindak. Perempuan yang tinggal dipaksa tunjukkan jalan untuk cari bapak-bapak,” kata Tineke Rumbaku, koordinator Bersatu untuk Kebenaran (BUK), wadah para korban kekerasan, untuk Biak Supiori. Para mama ini mengalami kekerasan militer dari 1970-an hingga 2000-an.

Dari Poso, Sulawesi Tengah, Meiti dan keluarganya harus membayar denda adat ketika melahirkan seorang anak, sementara anggota militer yang ditempatkan di Poso tidak menepati janji untuk ikut bertanggung jawab atas anak tersebut.

Dari Kabupaten Kuningan, Uminah, anggota komunitas Ahmadiyah, menuturkan diskriminasi oleh negara kepada komunitasnya. Mereka harus menyatakan keluar dari Ahmadiyah untuk menjadi pegawai negeri sipil, dapat menikah di kantor urusan agama, dan mendapat kartu tanda penduduk.

Korban Peristiwa 1965, Sumarmiyati dan Ucikowati, yang terus mengalami diskriminasi dan stigma; Ruminah, korban kerusuhan Mei 1998 yang anaknya hilang dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya; serta para mama dari Papua, Rasyidah, Meiti, dan Uminah, meminta ruang untuk mengungkapkan pengalaman dan harapan mereka.

Josepha Alongma dari Timika mengatakan harapannya, ”Acara hari ini bermanfaat karena terbuka kekerasan oleh negara terhadap perempuan dan kekerasan di rumah tangga. Negara harus mengakui sudah terjadi kekerasan oleh negara dan meminta maaf kepada rakyat Papua serta memberi ruang untuk rakyat Papua.”

Ruminah mengatakan belum bisa menerima pernyataan Presiden karena dia adalah korban.

Tineke mengatakan, penaikan bendera oleh anak-anak korban DOM di Papua sebenarnya bentuk keinginan mereka untuk membuka ruang berbicara. ”Tetapi, pemerintah merespons dengan mengirim militer. Padahal, kami mau dialog,” papar Tineke seraya menyebutkan otonomi khusus Papua implementasinya belum memuaskan.

Upaya pemulihan korban, demikian Kamala, perlu dibangun bersama gerakan untuk mengubah nilai-nilai masyarakat dan negara agar tidak lagi melanggengkan pola hubungan laki-laki dan perempuan yang tak setara dan memisahkan ruang privat dari ruang publik serta tidak memandang ras, suku, kepercayaan, umur, dan pandangan politik. Apalagi banyak inisiatif ”perlindungan” justru membatasi gerak dan kedaulatan perempuan. Upaya pemulihan ini harus sejalan dan melekat dengan upaya lebih luas untuk pemberdayaan perempuan, termasuk keberdayaan ekonomi.

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/04/03594991/ruang.bagi.pengalaman.

Ninuk Mardiana & Maria Hartiningsih
Kompas

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Kompas    
  Tanggal:   04 Des 09    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail