ADA perubahan besar dan mendasar dalam dunia politik di Indonesia.
Transformasi itu ialah hilangnya dikotomi sekuler-religius.
Gejala-gejala baru itu ada dalam Pilpres 2004. Semua pasangan capres
dan cawapres terdiri atas dua sejoli, sekuler dan religius.
Kata "sekuler" (bukan sekularisme) berarti pandangan "semua urusan
adalah murni rasional". Karena itu, bisa saja orang yang secara pribadi
amat religius, tetapi memisahkan "urusan" dengan agamanya. Kata
"religius" merujuk kepada pandangan "semua urusan mengandung nilai
ketuhanan dan kemanusiaan". Keduanya adalah perkembangan dari dikotomi
santri-abangan. Istilah yang biasa dipakai, nasionalis dan religius
atau nasionalis religius dan religius nasionalis.
Lihat gejala-gejala menarik ini: Wiranto-Salahuddin Wahid
(sekuler-religius), Megawati-Hasyim Muzadi (sekuler-religius), Amien
Rais-Siswono Yudo Husodo (religius-sekuler), Susilo Bambang Yudhoyono-M
Jusuf Kalla (sekuler-religius), dan Hamzah Haz-Agum Gumelar
(religius-sekuler).
Tidak ada lagi dikotomi-dikotomi. Lalu ke arah mana dunia politik
bergerak? Pragmatisme religius!
Dikotomi sosial dan budaya
Dikotomi sosial antara priayi dan wong cilik sudah lama mengabur.
Program pendidikan umum (pemerintah dan swasta) menjadi sebab mobilitas
sosial. Juga munculnya sektor usaha menyebabkan mobilitas sosial.
Namun, secara resmi dikotomi sosial dihapus pada 1945 ketika, baik
priayi maupun wong cilik, menjadi pegawai negeri. Soekarno yang berasal
dari golongan priayi menjadi presiden. Mobilitas sosial itu mencapai
puncaknya pada 1966 saat Soeharto yang berasal dari wong cilik menjadi
presiden. Karier kemiliteran ternyata menjadi sarana yang baik untuk
mobilitas sosial itu. Pada zaman Belanda ada KNIL, zaman Jepang Peta,
Heiho, dan Hizbullah, RI punya TNI/Polri. Pembagian kerja masyarakat
juga terjadi sehingga dikotomi sosial itu mengabur dan menghilang.
Pekerjaan-pekerjaan baru juga muncul: dosen, profesional (advokat,
notaris, anggota legislatif), dan eksekutif perusahaan.
Dikotomi budaya abangan dan santri yang mempunyai latar belakang
panjang itu juga mengabur secara pelan-pelan. Semula abangan dan santri
memang sangat berpengaruh pada dunia politik. Ada Si Merah dan Si
Putih, ada PKI, PNI, dan Masyumi/NU. Dalam kepercayaan-kepercayaan
nativistik (Agama Jawa, Saminisme, Sarekat Abangan), agama kaum santri
ditolak. Namun, dikotomi budaya mulai mengabur berkat adanya mobilitas
budaya: haji, buku-buku, dan pergaulan.
Pendidikan agama di sekolah-sekolah mempunyai andil yang sangat besar.
Anak-anak kaum santri malahan sangat tergantung pada sekolah dan
perguruan tinggi agama negeri. Pendidikan agama dari semua jenjang
(madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) negeri maupun swasta
tersedia, baik bagi abangan maupun santri. Tidak ada lagi dikotomi
budaya abangan dan santri. Dari dikotomi budaya abangan dan santri
inilah lahir dikotomi budaya yang baru, yaitu sekuler dan religius.
Oleh karena itu, Pilpres 2004 yang menggabungkan sekuler dan religius
hanyalah konsekuensi logis dari proses yang lama. Hasilnya adalah
pragmatisme religius. Tetapi, apakah pragmatisme? Dan pragmatisme
religius?
Pragmatisme
Abad ke-19 menghasilkan tokoh-tokoh pemikir, di antaranya ialah Karl
Marx (1818-1883) di kontinen Eropa dan William James (1842-1910) di
kontinen Amerika. Kedua pemikir itu mengklaim telah menemukan
kebenaran. Marx, yang terpengaruh positivisme, melahirkan sosialisme
dan James, seorang relativis, melahirkan pragmatisme. Baik sosialisme
maupun pragmatisme dimaksudkan supaya kemanusiaan dapat menghadapi
masalah besar, yaitu industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.
Arti umum dari pragmatisme ialah kegunaan, kepraktisan, getting things
done. Menjadikan sesuatu dapat dikerjakan adalah kriteria bagi
kebenaran. James berpendapat bahwa kebenaran itu tidak terletak di luar
dirinya, tetapi manusialah yang menciptakan kebenaran. It is useful
because it is true, it is true because it is useful. Karena kriteria
kebenaran itulah, pragmatisme sering dikritik sebagai filsafat yang
mendukung bisnis dan politik Amerika. Dengan adanya pragmatisme tidak
ada sosialisme di Amerika. (Ada memang Partai Komunis Amerika dan
toko-toko buku Marxisme. Tetapi, baik sosialisme maupun komunisme tidak
pernah diperhitungkan dalam dunia politik). Kaum buruh Amerika juga
menjadi pendukung kapitalisme karena mereka ikut berkepentingan.
Hampir-hampir tidak ada ada kritik terhadap kapitalisme, kecuali dari
gerakan The New Left pada akhir 1960-an dan awal 1970-an.
Dalam artikel ini kita akan memperlakukan pragmatisme sebagai model
cara berpikir dan melepaskannya dari latar belakang keamerikaan.
Sebagai cara berpikir, pragmatisme telah merambah ke seluruh dunia.
Dalam epistemologi pragmatisme individualisme dan materialisme ekonomi
tumbuh subur. Unsur kesadaran tak terdapat di dalamnya.
Sekalipun William James menulis Varieties of Religious Experiences,
tidak berarti bahwa dia mendukung kesadaran beragama. Selama pengalaman
keagamaan itu berguna bagi yang bersangkutan, maka ia benar. Dengan
demikian, pragmatisme adalah relativisme. Tidak ada kebenaran abadi dan
mutlak, segalanya tergantung pada apakah "kebenaran" itu berguna atau
tidak.
Dalam dunia politik di Indonesia, Orde Baru menganut pragmatisme. Rezim
itu tidak peduli dengan nilai. Apa saja dikerjakan oleh rezim itu asal
menguntungkan sebuah power politics. Dalam politik, fitnah (Petisi 50),
rekayasa isu mendirikan Negara Islam (Hispran akhir 1970-an),
Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyaingi agama-agama
(1978), pembunuhan (Tanjung Priok 1984), dan kampanye anti-Pancasila
(1985). Pragmatisme dalam bisnis juga melahirkan kroni dan para
konglomerat yang tak peduli dengan Indonesia. Mereka mengisap Indonesia
dan membawa hartanya keluar. Nucuk angiberake (mencari makan di sini,
membawa keluar). Orde Baru membelanya dengan menyebut mereka justru
penganut "nasionalisme baru".
Pragmatisme religius
Kata "sekuler" sudah tercakup dalam istilah pragmatisme karena
pragmatisme sudah pasti sekuler. Dari dikotomi sekuler-religius,
tinggal kata "religius" yang masih ada. Maka, pragmatisme religius akan
berarti bahwa "semua urusan mempunyai dimensi rasional, ketuhanan, dan
kemanusiaan".
Dalam pragmatisme religius, dikotomi sekuler-religius hilang. Itulah
yang bisa diharapkan dari Pilpres 2004. Dikotomi budaya yang selama ini
menghantui sistem politik Indonesia hilang. Bersama dengan hilangnya
dikotomi sekuler-religius, tidak akan ada lagi charismatic politics,
power politics, dan politics of meaning. Urusan publik Indonesia pun
bergeser orientasi, dari Eropa ke Amerika. Diharapkan kekhawatiran akan
kembalinya PKI juga lenyap sebab bangsa tidak memerlukan lagi
ideologi-ideologi besar dan total. Urusan akan dikelola sebagai urusan
yang rasional dengan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Keinginan kaum
sekuler ekstrem untuk menghapuskan Departemen Agama, karena instansi
itu hanya membuang-buang uang publik juga tidak akan muncul.
Pragmatisme religius mengintegrasikan yang sekuler dan yang religius,
kepentingan manusia dan "kepentingan" Tuhan, kepentingan dunia, dan
kepentingan akhirat. Pragmatisme religius adalah antropo-teosentrisme.
Dalam dunia politik di Indonesia, Piagam Jakarta 1945 menjadi momok
yang selalu menghantui partai-partasi Islam dan non-Islam. Juga dalam
Pilpres 2004 hantu itu muncul lagi. Seolah-olah mereka yang
kontra-Piagam Jakarta bukanlah orang Islam, setidaknya bukan orang
Islam yang baik. Syariat Islam telah misrepresented oleh pemeluknya
sendiri, dan misunderstood oleh orang luar. Potong-tangan, cambuk, dan
rajam lebih mewakili sya- riat Islam daripada zakat, bank-bank syariah,
dan bantuan untuk duafa. Padahal inti syariat Islam adalah keadilan.
Dan keadilan adalah rahmatan lil ’aalamiin, ’rahmat untuk semua orang’.
Bukan hanya keadilan untuk orang Islam, tetapi semua orang: lintas
agama, lintas etnis, lintas bahasa, dan lintas warna kulit.
Keadilan itu juga harus ditunjukkan dalam pergaulan sehari-hari
(muamalat) hendaknya orang beragama berperilaku obyektif, yaitu
menyembunyikan spiritualitas dan mengedepankan moralitas (Amin
Abdullah, Dinamika Islam Kultural, Bandung: Mizan, 2000). Dengan
demikian, orang lain agama dan non-agama akan merasa aman dalam
pragmatisme religius karena diperlakukan sama. Semua orang mendapat
penghormatan, pelayanan, dan persahabatan yang sama.
Ketegangan kreatif
Dalam pragmatisme religius kontradiksi tak terdamaikan hilang. Sisa
dikotomi sekuler- religius ialah ketegangan kreatif. Ketegangan kreatif
itu ialah antara zweckrational (rasional murni) dan wertrational
(rasional nilai)-keduanya adalah istilah Max Weber. Pemikiran yang
murni rasional (ekonomi, kekuasaan) menjadi satu dengan pemikiran
berdasar nilai (ketuhanan, kemanusiaan).
Tidak ada pertentangan soal ideologi sebagaimana terjadi dalam Pemilu
1955, yang ada adalah pertentangan aktualitas. Bangsa tidak lagi
menganut ideologi besar, seperti komunisme dengan klaim tunggal atas
kebenaran. Orang digerakkan oleh urusan yang nyata dan kesadaran akan
nilai.
Siapa pun yang dipilih pada 5 Juli kemarin hasilnya adalah pragmatisme
religius.
Kuntowijoyo Budayawan, Tinggal di Yogyakarta
URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0407/07/opini/1129962.htm
|
| |
Keterangan
Artikel |
|
 |
| |
Sumber: |
|
Kompas |
|
|
|
| |
Tanggal: |
|
07 Jul 04 |
|
|
|
| |
Catatan: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
