Kejahatan Perang

 
Oleh: A Irmanputra Sidin


 

AKSI militer Presiden AS George W Bush ke Irak sejak Kamis (20/3/2003) menelan banyak korban manusia tak berdosa.

Ribuan bahkan jutaan manusia diseret Bush dalam perang, baik tentara dan penduduk sipil Irak maupun tentara AS dan koalisinya untuk saling membunuh. Mereka hanyalah korban konstruksi doktrin kultur struktural yang saling mengejikan kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, di balik stubborn Bush tetap menyerang Irak.

Perang ini tidak dalam ruang rasionalitas hukum maupun moral internasional. Bush menegasikan eksistensi PBB bahkan mengabaikan opini dunia termasuk rakyat AS sendiri yang menentang keras rencana/ aksi militer itu. Membunuh senantiasa kejahatan (William Schabas, 2002) apalagi menyeret orang-orang yang tak mengerti apa-apa untuk terlibat saling membunuh. Perang adalah pembunuhan, karena itu perang adalah kejahatan atas kemanusiaan sendiri. Pernyataan keadaan perang tidak lain adalah menyatakan perang atas kemanusiaan.

Ada beberapa jenis kejahatan dalam format yuridis yang harus dipertanggungjawabkan selama perang. Kejahatan yang terindikasi itu di antaranya kejahatan agresi, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan agresi

Kejahatan agresi (crime of agression) ditemukan dalam Rome Statute of The International Criminal Court-Statuta Roma 1998 (SR). Namun, anatomi kejahatan agresi itu belum dirinci dan diyurisdiksikan karena SR menyatakan akan diatur lebih lanjut melalui amandemen setelah 7 tahun berlakunya SR (1 Juli 2002). Bisa jadi tidak diaturnya anatomi kejahatan agresi dalam SR ini adalah hasil tekanan negara adikuasa karena ada maksud tersembunyi guna agresi ke berbagai negara dalam kurun satu dasawarsa ke depan.

Merunut ke belakang kejahatan agresi ditemukan dalam Convention for the Definition of Agression 1933, Charter of the International Military Tribunal 1945, dan Principles of the Nuremberg Tribunal 1950. Dua ketentuan terakhir menyebut istilah kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace) yaitu merencanakan, memprakarsai perang atau mulai perang agresi atau sebuah perang yang melanggar hukum internasional.

Bush telah merencanakan, memprakarsai bahkan mengampanyekan perang atas Irak selama ini. Bush mengabaikan eksistensi PBB dengan segala perangkat hukumnya sebagai satu-satunya institusi yang dapat melakukan aksi militer untuk kepentingan bersama. Perang ini dikategorikan sebagai perang yang melanggar hukum dan perjanjian internasional. Karena itu, aksi militer ini tidak lain termasuk kejahatan agresi.

Kejahatan perang

Ketentuan mengenai kejahatan perang (crimes of war) selain ada pada ketentuan yang disebutkan di atas juga ditemukan dalam Geneva Convention 1949 dan Additional Protocol 1977, Statute for the International Tribunal for Rwanda 1995, dan Statute for the International fo the Former Yugoslavia 1993 (amended 1998).

Kejahatan perang di antaranya melancarkan serangan atas seorang atau sekelompok sipil, atau obyek sipil. Melancarkan serangan yang menyebabkan kerugian bagi orang sipil, kerusakan obyek sipil atau kerusakan meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam. Menyerang atau mengebom kota-kota, desa, perumahan, atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan obyek militer. Melakukan serangan atas gedung-gedung untuk tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit. Membunuh atau melukai secara curang pihak musuh, atau perlakuan mempermalukan tawanan perang.

Selama perang berlangsung, berita berbagai versi bahwa ratusan bahkan ribuan penduduk sipil Irak telah meninggal dan luka-luka akibat serangan bom-baik anak-anak, wanita maupun orang tua. Belum lagi berbagai sarana sipil yang menjadi sasaran seperti pertokoan, pemukiman penduduk, stasiun televisi, bahkan pasar An Naser yang sedang ramai, juga menjadi sasaran bom. Semua ini merupakan kejahatan perang.

Tidak dimungkiri, Irak juga melakukan hal sama, dengan manayangkan tawanan perangnya dapat dikategorikan mempermalukan seorang tawanan perang. Tentara yang menyamar sebagai warga sipil lalu menewaskan prajurit musuh dapat dianggap melakukan kecurangan. Bagaimanapun hukum perang secara yuridis berlaku dalam segala situasi (in all circumstances).

Namun, bilik kemanusiawian tampaknya dapat berapologi ke Irak mengingat perang ini adalah perang yang tak seimbang dan ilegal, maka pembalasan yang sama (quid pro quo) tak dapat disalahkan sepenuhnya. Logika klasik do ut des melegitimasikan bahwa negara memenuhi kewajibannya selama pihak lain melaksanakannya, dengan demikian jika negara melanggar kewajibannya, memberikan hak kepada pihak lain untuk tidak pula memenuhi kewajibannya.

Kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap Kemanusiaan (KTK) juga diatur dalam aneka ketentuan yang telah disebut. KTK adalah perbuatan seperti membunuh yang dilakukan sebagai bagian serangan meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan itu ditujukan terhadap penduduk sipil. Kejahatan ini dapat terjadi selain pada masa damai juga masa perang.

Aksi militer Bush ke Irak tidak dapat menghindarkan korban penduduk sipil yang tewas maupun luka-luka, baik akibat serangan ke sasaran sipil langsung atau menyerang sasaran militer yang diketahui atau seharusnya diketahui ada penduduk sipil, juga dikategorikan sebagai serangan terhadap penduduk sipil.

Bahwa timbulnya korban sipil akibat pengeboman tak lain adalah perbuatan pembunuhan, serangan ini telah terpola atau tersistematis. Korban penduduk sipil yang terjadi di berbagai kota seperti Baghdad, Nasyiriah, Basrah, Najah, Karbala, dan lain-lain merupakan rentetan serangan skala masif yang menimbulkan korban jumlah besar yang beratri "meluas". Berbagai versi tentang jumlah korban penduduk sipil bukan persoalan yuridis, yang pasti korban meninggal dan luka-luka akibat aksi militer ini adalah penduduk sipil tidak berdosa.

Dari uraian itu, Bush harus mempertanggungjawabkan semua kejahatan itu yang terjadi pada perang di negeri kota "1001 malam" ini. Jabatan Bush dan sekutunya sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah tidak dapat membebaskan atau mengurangi hukuman yang harus dijatuhkan Mahkamah Internasional kepadanya. Persoalannya, mahkamah mana?

Mahkamah Pidana Internasional yang berlaku efektif 2002 tidak mempunyai kewenangan mengadili Bush karena AS bukan negara peserta, selain Irak yang merupakan tempat kejadian (locus delicti) aneka kejahatan itu juga bukan negara peserta. Ruang yang dapat mengadili hanyalah melalui pembentukan Tribunal Internasional oleh PBB. Hal ini dapat dilaksanakan jika anggota PBB bersatu, mendesak paksa Dewan Keamanan membentuknya atau jika perlu melalui Majelis Umum PBB. Bila tidak, yang muncul adalah victorsí justice, justru hanya Saddam yang diseret Bush ke Tribunal ini. "...Mr Bush, shame on you, any time you got the Pope and the Dixie Chicks against you, your time is up..." kata Michael Moore sutradara peraih Oscar pada 75 th Academy Award (23/3/ 2003).

A Irmanputra Sidin Pemerhati hukum dan HAM

URL Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0304/03/opini/234774.htm

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Kompas    
  Tanggal:   03 Apr 03    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail