Terorisme Sudah Jadi Ancaman Nyata

 
Oleh: Sutta Dharmasaputra


 

Aksi terorisme sudah menjadi ancaman nyata di negeri ini. Padahal, beberapa tahun lalu hal itu terasa asing terdengar di kuping karena hanya bisa didengar lewat berita-berita televisi. Kini, semua bertekad ingin memberantas terorisme yang ada di negeri ini hingga ke akar-akarnya.

Pekan lalu, pada rapat paripurna 7 Maret 2006, pemerintah dan DPR meratifikasi dua konvensi internasional soal pemberantasan terorisme dan menyetujuinya menjadi undang-undang. Konvensi dimaksud adalah Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997 (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings 1997) dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 (International Convention of the Suppression of the Financing of Terrorism 1999).

Seluruh fraksi merasakan terorisme sebagai ancaman nyata. Pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat (F-PD) yang disampaikan Soetadji (Jawa Timur VII) tegas mengingatkan. ”Di wilayah NKRI selama enam tahun dari tahun 1999 sampai 2005 telah terjadi 204 kasus peledakan dan pengeboman. Yang belum meledak jumlahnya 189 bom serta ancaman peledakan bom tercatat 364,” kata Soetadji yang mayor jenderal (purn) itu.

Terorisme di negeri ini pun, menurut F-PD, sudah bertaraf internasional. Dari data berbagai instansi, selama Februari 2002 hingga Mei 2003 tercatat bahwa pihak Al Qaeda mentransfer dana 360.000 dollar AS kepada Hambali, Azahari, dan Noordin M Top (tersangka pelaku berbagai peledakan) untuk mendanai serangan bom di Asia Tenggara dan Filipina. Ada indikasi juga bahwa berbagai perampokan di Indonesia dilakukan dalam rangka mencari dana untuk kegiatan terorisme.

F-PKS, meski tidak selantang F-PD, juga setuju atas pengesahan dua konvensi internasional ini. Namun, F-PKS lebih menekankan masalah ketidakadilan sosial sebagai penyebab terorisme. ”Kesepakatan DPR dan pemerintah memiliki muatan penting bagi upaya pemberantasan terorisme. Namun, kami perlu ingatkan dua konvensi ini hanyalah bagian kecil dari solusi pemberantasan terorisme. Sebab, ketidakadilan adalah sumber utama berkembangnya terorisme,” ucap Hilman Rosyad Syihab dari F-PKS.

Sementara itu, F-PDIP menitikberatkan nasionalisme. Sebagai negara yang merasakan langsung akibat serangan terorisme dan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia punya komitmen mencegah terorisme melalui kerja sama bilateral, regional, dan internasional. Namun, F-PDIP berpendapat, pengesahan itu tak serta-merta menempatkan konvensi ini seolah di atas bahkan meniadakan hukum nasional.

”PDI Perjuangan berpendapat, upaya pencegahan, penindakan, dan pemberantasan terorisme harus lebih dulu mengedepankan perundang-undangan nasional,” kata juru bicara F-PDIP, Effendi MS Simbolon.

Pokok-pokok isi konvensi

Konvensi ini memuat norma-norma internasional dalam memberantas peledakan bom teroris dan memotong pendanaan terorisme. Konvensi Pemberantasan Pengeboman terdiri dari 24 pasal, sedangkan Pemberantasan Pendanaan Terorisme memiliki 28 pasal (tabel).

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam sidang menegaskan, ”Keberpihakan kita pada kedua konvensi itu akan memudahkan kerja sama internasional guna memperkuat pranata hukum, kelembagaan, dan kapasitas kita memerangi terorisme.”

Menurut dia, sifat internasionalisme dari kejahatan terorisme sudah sangat jelas, baik dari sisi organisasi, pelaku, maupun pendanaan. Contohnya peledakan bom di Atrium Senen tahun 2000, otak pelaku bom Bali dan Jakarta yang adalah warga negara Malaysia dengan dukungan dana luar. Sebaliknya, teroris dari Indonesia juga ada yang mencari perlindungan dan pelatihan di daerah konflik di Filipina selatan. ”Hanya dengan kerja sama internasional yang efektif terorisme dapat diberantas,” ujarnya.

Kedua konvensi yang disahkan menjadi UU itu akan menjadi bagian integral sistem hukum nasional, yang akan melengkapi dan memantapkan upaya pemberantasan terorisme.

Namun, pemerintah pun menjamin kerja sama internasional akan dilakukan terukur dalam keseimbangan antara keamanan, demokrasi, penghormatan hukum dan HAM, serta penanganan akar masalah terorisme.

Dalam UU yang mengesahkan kedua konvensi itu, pemerintah dan DPR sepakat membubuhkan pernyataan (declaration) dan persyaratan (reservation) sebagai bagian yang tak terpisah dari persetujuan konvensi.

Isinya pernyataan bahwa Pasal 6 Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris akan dilaksanakan sesuai prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu Negara.

Sementara itu, sebagai persyaratan ditegaskan juga: ”Pemerintah RI tidak terikat pada Pasal 20. Pemerintah berpendapat bila terjadi perselisihan akibat perbedaan tafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur yang dimaksud Ayat (1) pasal tersebut, maka penunjukan Mahkamah Internasional hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.”

Terhadap Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme, pemerintah memberi pernyataan pada Pasal 2 Ayat 2 huruf (a) yang mengatur pemberlakuan traktat-traktat yang termuat dalam lampiran; serta Pasal 7 tentang pemberlakuan yurisdiksi.

Pemerintah hanya setuju atas empat dari sembilan traktat lampiran, yaitu Konvensi Pemberantasan Pembajakan Pesawat Terbang, Den Haag 16 Desember 1970; Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, Montreal 23 September 1971; Konvensi Perlindungan Fisik Bahan Nuklir, Vienna 3 Maret 1980; dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, Majelis Umum PBB 15 Desember 1997.

Sedangkan yang tidak dianggap masuk sebagai lampiran adalah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB, 14 Desember 1973; Konvensi Internasional Menentang Penyanderaan, ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 17 Desember 1979; Protokol Pemberantasan Kekerasan yang Melawan Hukum di Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional, pelengkap Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, Montreal 24 Februari 1988; Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Navigasi Pelayaran, Roma 10 Maret 1988; serta Protokol Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Anjungan Lepas Pantai yang Terletak di Landas Kontinen, Roma 10 Maret 1988.

Seperti halnya Konvensi Pemberantasan Pengeboman, pemerintah juga memberi persyaratan atas Konvensi Pendanaan Terorisme bahwa penandatanganan konvensi tidak berarti bila terjadi perselisihan tafsiran dan penerapan konvensi yang tidak terselesaikan dapat menunjuk Mahkamah Internasional tanpa perlu kesepakatan para pihak.

Proses pembahasan

Pembahasan kedua konvensi ini memang relatif cepat dibandingkan pembahasan RUU lain. Usul ratifikasi dua konvensi ini datang dari pemerintah pada 29 November 2005. Pada 19 Januari 2006, Badan Musyawarah DPR langsung menugaskan Komisi I untuk membahas.

Rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Komisi I tidak banyak. Pertama, pada 8-9 Februari 2006, Komisi I mengadakan RDPU dengan aparat pemerintah dan pakar hukum. Pada 15 Februari 2006, RDPU dengan masyarakat dan pakar ekonomi perbankan. Setelah itu, pada 20 Februari 2006 Komisi I dan Menteri Luar Negeri serta Menteri Hukum dan HAM mengadakan rapat kerja. Kemudian setelah lebih kurang tiga hari dibahas, 24 Februari 2006, seluruh fraksi di Komisi I telah menyetujuinya kemudian sepakat dibawa ke paripurna.

Proses pembahasan dua konvensi internasional ini jauh kali lebih cepat dibandingkan RUU lain. Sebut saja pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang sejak 2003 belum juga selesai. Contoh lain, UU tentang jaminan penyediaan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin yang diamanatkan konstitusi sama sekali belum tersentuh.

Masalahnya, kalau benar akar terorisme adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial, bukankah pembuatan UU yang prorakyat termarjinalkan dan upaya menciptakan pemerintah bersih juga penting dibahas secepat pembahasan konvensi?

URL Source: http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/16/Politikhukum/2515016.htm

Sutta Dharmasaputra

  Keterangan Artikel  
  Sumber: Kompas    
  Tanggal:   16 Mar 06    
  Catatan:      
     
Versi Cetak
Beritahu Teman
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail