Dengan lugas prinsip itu sudah diterapkan pada kinerja pemerintah, termasuk jika masih jauh dari terlaksana. Meski bukan peristiwa baru, lalu meledaklah sederetan malpraktik bisnis di AS: Enron, Tyco, Adelphia, Global Crossing, Xerox, WorldCom, Walt Disney, ImClone System, dan terakhir Merck. Bersiaplah menelan deretan malpraktik berikutnya. Deretan skandal bisnis itu menyangkut manipulasi pembukuan, penggelapan pajak, penipuan sekuritas, insider trading, dan sebagainya. Dan pemerintah "ultra-kanan" seperti rezim Bush Jr pun akhirnya berang. Seperti dicatat Business Week (17/7/02), dunia bisnis lalu sibuk mempersoalkan etika.

Narcissisme laba

Dengan atau tanpa prinsip etis, oleh salah satu penganjur neo-liberalisme, Theodore Levitt (1958), kinerja bisnis dinyatakan sebagai berikut: "...bisnis harus bertarung seperti dalam perang; sebagai perang yang efektif, bisnis harus dijalankan dengan berani dan, yang terpenting, bukan secara moral (not morally)". Lalu apa moralitas bisnis? Ekonom neo-liberal lain, Milton Friedman (1962), bilang: "...satu dan hanya satu tanggung jawab bisnis, yaitu mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk akumulasi laba...".

Kelebihan formula itu adalah kelugasannya. Kekurangannya bukan terletak pada pencarian laba, tetapi pada siasat memisahkan kinerja "kekuasaan" (modal, aset finansial) dari "tanggung jawab". Implikasinya jelas. Karena etika kemasyarakatan berdiri di atas kaitan tak terpisah antara "kekuasaan" dan "tanggung jawab", pemisahan keduanya juga berarti penyingkiran "tanggung jawab publik" dari kinerja "kekuasaan bisnis". Itu terjadi bukan hanya dalam praktik, tetapi bahkan di dasar gagasannya sendiri.

Dengan itu, moralitas dianggap tidak relevan dalam bisnis. Dalam bukunya terbaru, On Globalization (2002), George Soros, pelaku yang fasih dengan kinerja bisnis itu, punya kritik berikut: "...tidak masuknya moralitas dalam kalkulasi bisnis menjelaskan mengapa praktik dan gagasan fundamentalisme pasar begitu sukses".

Satu dari banyak contoh masalah etika yang sudah menjadi soal struktural adalah potret berikut. Dari 1.223 obat-obatan baru yang diproduksi antara tahun 1975-1996, hanya 13 jenis obat yang diciptakan untuk penyakit orang miskin di daerah tropis. Di tahun 1998, dari total 70 milyar dollar AS biaya riset perusahaan-perusahaan obat raksasa, hanya 300 juta dollar (0,43 persen) ditujukan bagi pengembangan vaksin AIDS, dan hanya 100 juta dollar (0,14 persen) bagi riset obat malaria. Porsi terbesar biaya produksi dipakai untuk riset obat-obat kecantikan, kosmetika, obesitas, dan sebagainya. (The Economist, 10/11/01)

Pola itu terjadi karena konsumen obat-obat kecantikan dan semacamnya berasal dari golongan yang selalu mampu membayar tinggi harga obat-obat itu, entah dalam situasi krisis ekonomi atau tidak. Daya beli golongan menengah ke atas ini pada gilirannya menentukan kecepatan akumulasi laba perusahaan-perusahaan pembuatnya. Maka tidak mengherankan bila warga AS menghabiskan delapan milyar dollar per tahun untuk belanja kosmetik. Pada tahun yang sama, PBB tidak bisa mengumpulkan sembilan milyar dollar untuk membangun fasilitas sederhana bagi seluruh penduduk dunia yang selama ini tidak pernah punya akses pada air minum bersih (Hertz 2001).

Contoh lain. Banyak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) makin sering tidak punya kaitan apa pun dengan kontrak kerja, tetapi dengan seberapa besar laba bisa digelembungkan. Misalnya, antara tahun 1991-1995, untuk mengungkit dividen serta harga sahamnya, IBM memotong 33 persen anggaran gaji, dan memberhentikan 122.000 pekerjanya.

Yang naik adalah harga saham, laba, share options, dan gaji satu lapis kaum berdasi dan bersepatu berhak tinggi. Dari belajar di sekolah bisnis dan manajemen, mereka makin pintar menerapkan siasat mengungkit laba dan nilai kapitalisasi. Di AS pada dasawarsa 1970, perbandingan gaji eksekutif dan buruh berkisar 40:1. Artinya, bila buruh mendapat 500.000, eksekutif menerima 20 juta. Di tahun 1990, rasio itu sudah melonjak menjadi 225:1. Dan di tahun 2001, rasio itu sudah menjadi 450: 1. Bila buruh diupah 500.000, eksekutif mendapat 225,5 juta. Michael Eisner, bos Disney, mengantungi 576 juta dollar AS di tahun 1998. Tak seorang pun percaya, kemampuan direktur 450 kali lipat keterampilan buruh. Namun, begitulah kisah ekonomi selama beberapa dasawarsa ini.

Maka baiknya kita berhati-hati saat mendengar para pemodal, pengusaha, direktur, dan manajer bilang: "Tugas kami bagi bangsa ini adalah menciptakan lapangan kerja." Bahkan dari logika yang paling sederhana, pidato semacam itu salah kaprah karena mencampuradukkan "akibat" dan "tujuan". Tidak ada pemodal yang berbisnis untuk menciptakan lapangan kerja. Ia berbisnis untuk mengejar laba dan akumulasi modal. Itulah motif utama dan tujuannya.

Bahwa dalam mengejar tujuan itu, ratusan/ribuan lapangan kerja dibuka bukanlah tujuan, melainkan akibat tujuan utama. Istilahnya: an unintended consequence. Sedang akumulasi laba adalah the intended goal and consequence (tujuan dan akibat yang dimaksud). Karena itu, pidato seperti di atas adalah sebentuk pelesetan berbahaya. Yang terlibat di situ adalah "akibat tak disengaja" yang diklaim sebagai "tujuan", ex post diaku sebagai ex ante. Tentu, argumen ini tidak sama dengan mengatakan bahwa bisnis dan laba, secara intrinsik unethical. Itu sebentuk kenaifan lain.

Moralitas bisnis bukan soal menerapkan peraturan agama atau tradisi dalam bisnis, melainkan soal pelaksanaan kaitan antara "kekuasaan bisnis" dan "tanggung jawab publik ". Dan tulang punggung kaitan itu adalah sekawanan para CEO (chief executive officers), manajer, lawyers perusahaan, dan akuntan.

Rantai yang putus

Michael Backman (1999), pengamat bisnis di Asia Timur, berkisah tentang gejala yang luas terjadi di Indonesia: "...kebanyakan perusahaan berganti auditor, tergantung mana yang mau 'memasak' pembukuan mereka.... Jika tidak mendapatkan itu, mereka mengancam pindah". Jadi, dalam banyak hal bukan auditor yang mengaudit perusahaan, melainkan perusahaan yang mendikte auditor.

Melalui proses itu, rantai penghubung "kekuasaan bisnis" dan "akuntabilitas publik" putus. Itu juga yang terjadi dalam profesi hukum, seperti berulang kali ditunjuk Prof Satjipto Rahardjo. Dengan itu, kata "profesi" (dari kata Latin rofiteri bersumpah bagi kepentingan umum) juga kehilangan isinya. Dalam rumusan ekonom Charles Lindblom (1984), "para akuntan kehilangan kaitan dengan kepentingan publik karena publik mereka tinggal berupa target yang dikejar perusahaan". Hal yang sama juga bisa dikatakan tentang berbagai bidang kerja lain.

Apa yang kemudian berkembang bukan hanya penjarahan atas kepentingan umum dalam arti abstrak, tetapi juga uang rakyat. Sekali lagi, Backman (1999) bercerita tentang para bankir Indonesia yang terus terang mengaku: "...bila Anda meminjam dari bank pemerintah dan peduli mengembalikan, Anda tolol." Yang menggelisahkan, Backman melanjutkan temuannya, "pola itu menyebar ke seluruh sektor bisnis di Indonesia".

Maka, bukannya tidak terkait erat dengan mekanisme di atas bila pada posisi akhir 1997 saja, asset private banking di Indonesia yang dikuasai warga superkaya sudah menumpuk sebesar Rp. 2.570 trilyun (257 milyar dollar AS), jauh lebih besar bahkan dibanding aset gabungan seluruh bank umum dan Bank Sentral (BI) pada posisi akhir tahun 2000, Rp 1.565 trilyun. (Kompas, 29/5/01)

Di koran dan majalah hiburan, potret itu biasanya dipajang sebagai perayaan. Apa yang jarang dikisahkan, potret itu menyembunyikan masalah kinerja kekuasaan yang punya implikasi begitu mendalam terhadap tata hidup bersama. Make no mistake, bukan kekayaan yang menjadi masalah. Yang menjadi soal etika adalah eratnya kaitan kinerja kekuasaan uang yang sedemikian besar itu dengan corak masalah yang lahir darinya, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), PKPS, kredit macet, insider trading, bahkan kerusakan ekologi.

Kebanyakan dari kita biasanya lalu bilang, semua itu karena "sistem" ataupun "struktur". Cara pandang seperti itu memang mengatakan banyak, sekaligus tidak mengatakan apa pun. Tidak mengatakan apa pun, karena dalam peristiwa non-alami tidak pernah ada kinerja sistem tanpa sekawanan pelaku. Antara kinerja kekuasaan uang yang begitu besar dan berbagai skandal bisnis adalah malpraktik para CEOs, manajer, corporate lawyers, akuntan. Tentu, lain padang lain ilalang. Namun, luasnya malpraktik bisnis di Indonesia bukanlah rumpun yang sama sekali lain dari banyak kejahatan bisnis yang hari-hari ini sedang menjadi kontroversi di AS.

Larry Ellison, CEO Oracle, seperti hanya menyatakan sesuatu yang sudah terang-benderang saat bilang dalam konferensi bisnis di Kopenhagen 26 Juni 2002: "Banyak bandit di jalanan yang akan merampok uang Anda, begitu pula para bandit di ruang-ruang dewan direksi perusahaan..." John Bogle, pendiri Vanguard Group, geram menambahkan: "Jika para bandit kerah-putih itu dibuang ke Attica [penjara di upstate New York], saya kira tidak ada lagi kejahatan kerah-putih dalam generasi ini" (Business Week, 15/7/02).

Seperti semua masalah yang menyangkut urusan kekuasaan, perubahan malpraktik bisnis tentu akan memakan waktu panjang, bahkan juga mengandaikan keketatan hukum. Perubahan itu, kalaupun terjadi, tidak akan muncul dari sebuah paket jadi (se-komprehensif apa pun), tetapi dengan "menangkap" setiap kesempatan yang lahir dari satu demi satu ledakan kontroversi.

Bila luasnya malpraktik bisnis di negeri ini tidak juga satu demi satu mulai menjadi kontroversi? Paling tidak ada dua jawaban. Pertama, karena keluasan malpraktik bisnis itu sebenarnya tidak pernah ada. Ia hanya fatamorgana.

Kedua, karena kapitalisme yang berkembang di negeri ini adalah kapitalisme gangster, tentu saja gangsterisme bisnis juga tidak dianggap sebagai malpraktik. Silahkan pilih yang mana.

B Herry-Priyono Peneliti, alumnus London School of Economics (LSE), Inggris