Visi – Sebuah Latar

Segenap umat manusia di muka bumi kini hidup dalam millennium ketiga, sebuah periode waktu yang meniupkan kesadaran akan sebuah realitas baru, yaitu kebersatuan seluruh penghuni planet bumi ini. Milenium ini ditandai oleh informasi dan kerjasama humanitarian sebagai kata kunci. Informasi akan memegang peranan penting dalam interaksi antar manusia dan menentukan bagaimana manusia saling berhubungan satu sama lain.

Kehadiran milenium baru ini menghembuskan sebuah kesadaran baru, bahwa pada hakekatnya semua manusia yang ada di muka bumi ini satu. Setiap orang berada dan bersatu dalam sebuah jaring-jaring mahabesar dan mahaluas, sehingga apa yang dilakukan oleh seseorang dimanapun dia berada di muka bumi ini, berpengaruh bagi orang lain yang ada di belahan bumi lainnya. Tumbuh kesadaran yang lebih mendalam, bahwa semua orang saling tergantung satu sama lain: realita semua manusia adalah satu.

Manusia adalah subyek dari dunia seisinya. Karenanya, nilai yang paling universal adalah kemanusiaan itu sendiri. Semua etika, norma, hukum dan budaya harus bersumber pada kemanusiaan sebagai nilai tertinggi. Perjuangan mempertahankan dan memulihkan martabat kemanusiaan adalah perjuangan yang paling hakiki. Perjuangan melalui bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya haruslah mengarah pada tujuan tertinggi yaitu membela kemanusiaan.

Karena itu, diperlukan upaya yang memperjuangkan dan berpijak pada kemanusiaan –“Humanisme Universal” – dalam tiga bentuknya yang amat mendasar: Hak Asasi Manusia, Keadilan, dan Kesetaraan dalam persaudaraan, dengan menggunakan informasi sebagai salah satu sarana dan kekuatan yang diolah dan dikemas sebagai alat perjuangan yang diyakini efektif.

Maka, sebuah visi bagi keseluruhan program pencarian Presiden RI yang baru dinyatakan dan dirumuskan sebagai berikut:

Pijakan etis dan normatif minimal dalam penyelenggaraan pengelolaan negara/pemerintahan oleh badan publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang terpilih dalam Pemilu 2004 adalah:

1. Pembangunan era baru Indonesia yang demokratis.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang adil, bersih dari KKN dan mampu memberantas kemiskinan dan kebodohan.
3. Menempatkan kembali Indonesia dalam posisi terhormat di berbagai forum internasional.
4. Berperan aktif dan mampu memberikan kontribusi dalam proses globalisasi yang memihak pada kesejahteraan umat manusia.
5. Melaksanakan pembangunan negara yang berkelanjutan (sustainable) serta memperhatikan kelestarian sumber-sumber daya alam dan alam itu sendiri.

Target

Berpartisipasi dalam proses Pemilihan Presiden RI 2004 melalui proses “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”. Motto Pemerintahan Baru yang dibentuk adalah, “Mengelola dan Membangun Indonesia dengan Cerdas, Tegas & Welas asih Berkeadilan ”

Secara lebih spesifik,

a. Masyarakat Merdeka mentargetkan agar proses pencalonan presiden menjadi rujukan (benchmark) bagi proses dan pencalonan calon-calon presiden yang lain, khususnya dalam hal visi, obyektif Nasional dan sosialisasi program kerja.
b. Dalam menjadi benchmark/rujukan tersebut, seluruh upaya pencalonan presiden adalah sosialisasi apa yang penting dan mendasar bagi pemenuhan kebutuhan rakyat dan proses demokratisasi.

Isu-isu Dasar dalam Program Presidensial
Masyarakat Merdeka

1. Memasyarakatkan paradigma Negara Kesatuan (Kepulauan) Republik Indonesia (NKKRI).

Menyikapi secara positif globalisasi sebagai sebuah proses pembangunan tata kerjasama humanitarian yang universal dalam coraknya yang adil , serta secara cermat melihat berbagai celah yang masih mungkin diterobos untuk memperbaiki praktik otonomi daerah yang cenderung mendua, maka konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu mendapatkan pembaharuan dan perluasan.

Pembaharuan dan perluasan konsepsi tersebut berdasar:
a. Pengakuan International dalam Hukum Laut dimana total luas wilayah RI yang terdiri dari + 18.108 pulau (18.160 data terakhir yang dinyatakan Presiden Megawati di Surabaya tanggal 18 Mei 2003) ditambah laut yang dihitung didalam lingkar pulau-pulau terluar yang dihubungkan dengan garis batas 12 Mile laut (± 20 km) adalah ± 8,1 juta km2. Tiga per empat bagiannya, 6.1 juta km2 adalah laut. Dan bilamana diperhitungkan dengan “Zona Economy Exclusive” maka tanggung jawab pengelolaan kelautan kita masih ditambah 200 mile laut ( ? 325 km) diperhitungkan dari posisi pulau-pulau di garis lingkaran terluar wilayah Indonesia. Dimasa lalu, proses pengelolaan NKRI didasarkan pada konsepsi pengelolaan wilayah daratan, konsepsi tersebut tinggalan dari koloni Hindia Belanda atas referensi , luas daratan Indonesia yang hanya 1.9 juta km2. Secara ekonomi rentang kendali luas daratan dibanding kelautan bisa mencapai 12 % (daratan) terhadap 88 % (air/lautan).

b. Dengan demikian Nusantara sebagai wawasan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kehendak sejarah yang dijamin oleh Hukum Laut International. Kita sudah ditakdirkan sebagai Bangsa Indonesia, dan semua daerah mendapat kekayaan tambahan yang luar biasa dari akibat proses pengayaan wilayah Indonesia yang baru. Secara bersama-sama daerah-daerah dari Aceh hingga Papua memiliki tambahan kekayaan laut tersebut; Pemisahan setiap bagian Indonesia yang memiliki konsekwensi membuka celah dalam batas hubungan 12 mile laut tersebut akan menghilangkan existensi Negara Indonesia secara keseluruhan. Pemisahan diri tidak dimungkinkan kecuali pembubaran Negara melalui Referendum seluruh rakyat Indonesia.

c. NKKRI merupakan proses pengayaan (enrichment) selanjutnya dari NKRI setelah; Luasan wilayah RI mendapat Pengakuan International (dibidang Hukum Laut), perubahan UUD 1945 yang telah disahkan oleh MPR RI dan setelah negara mengubah sifat pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralisasi /otonomi daerah.

d. Maka, perlu ditemukan dan dibangun daerah pertumbuhan ekonomi baru yang berpusat pandang pada kontribusi positif (surplus) dari pengelolaan sumber daya oleh daerah; yang harus terlebih dahulu dilepaskan dari paradigma lama, yaitu sekat pengelolaan ekonomi dalam konsep otonomi daerah, baik yang bertumpu pada pengelolaan munisipal (daerah tingkat II) maupun provinsial (daerah tingkat I).

Dalam paradigma NKKRI tersebut, pemerintah pusat sebagai badan publik diatur kekuasaannya sedemikian rupa sehingga :

a. di satu sisi ia mendorong pertumbuhan daerah dalam konsepsi otonomi yang diperluas sebagai wujud dari devolusi kekuasaan,
b. di sisi lain, sebagai badan publik ia tetap mempunyai kekuasaan sah dan berkedaulatan untuk mengelola aspek-aspek mendasar dari tata hidup bersama bangsa Indonesia.

Bagaimanapun, sebagai badan publik, fungsi utama pemerintah pusat adalah menjamin terpenuhinya kepentingan publik dari berbagai perspektif kinerja (sosial, ekonomi, pertahanan, kebudayaan, dan lingkungan).

Dalam paradigma ini, beberapa acuan instrumen bagi pemerintah pusat, yang ada dalam batas-batas pengelolaan ekonomi, politik, pertahanan & keamanan serta pembangunan, disusun sebagai berikut:
Instrumen Pemerintahan Pusat di bidang Ekonomi:
a. Administrasi
b. Moneter
c. Perpajakan
d. Investasi Publik

Instrumen Pemerintahan Pusat di bidang Politik:
a. Bersama DPR membuat UU
b. Menentukan kebijakan luar negeri
c. Menunjuk duta-duta besar untuk negara-negara sahabat untuk mewakili kepentingan negara RI
d. Aktif di badan-badan internasional dan regional

Instrumen Pemerintahan Pusat di bidang Pertahanan dan Keamanan:
a. Mengelola Angkatan Perang/Angkatan Bersenjata yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan Marinir , sebagai berikut:
• TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Marinir dikoordinir oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) / Kepala Staf Gabungan (KSG)
• KSAB ada dalam hubungan administrator/Koordinasi dengan Menteri Pertahanan & Keamanan
• Hanya dalam keadaan darurat perang, keempat angkatan berada langsung di bawah perintah Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi.

b. Kepolisian RI (POLRI) ditata ulang dalam fungsinya sebagai pengayom rasa aman rakyat , pemandu masyarakat, pelaksanaan dan pengawas hukum yang berlaku, serta fungsinya sebagai Penyidik terhadap kejahatan baik pada tingkat Lokal, Regional maupun Nasional serta mengaitkan koordinasi pimpinan dan administrasi dalam wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementrian Kehakiman dan Pemerintahan Dalam Negeri.
c. Pengawal Pantai dibentuk dan Polisi Bea Cukai berada dalam koordinasi Menteri Perekonomian & Keuangan.
d. Garda Nasional (National Guardian) dibentuk dan terdiri dari komponen keempat angkatan TNI dan Polri (Brigade Mobil), diberlakukan hanya ketika negara dalam keadaan darurat sipil, di-BKO (bawah komando operasi)-kan di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan.
e. Polisi Pamong Praja diatur dalam peraturan daerah (perda) dan berada di bawah administrasi Gubernur (untuk Polisi Pamong Praja Dati I) dan Bupati/Walikota (untuk Polisi Pamong Praja Dati II).

Instrumen Pemerintahan Pusat di bidang Pembangunan & Investasi:
Pemerintah pusat mengkoordinir

1. Bappenas - Bappeda
2. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
3. Bank-bank Pemerintah
4. Bank-bank Swasta

2. Mendorong Berkembangnya Wacana Baru Presidensial
Beberapa isu didesakkan sebagai wacana yang harus dimunculkan dalam keutuhan program kampanye presiden baru – isu ini ditargetkan menjadi item dalam rujukan/ benchmark, yaitu :

1. Globalisasi
2. Kerjasama Internasional/regional
3. Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan
4. Kerjasama Negara-negara Berkembang (South-South, Selatan-Selatan)
5. Kerjasama Bangsa-bangsa (North-South, Utara-Selatan)
6. Kerjasama dengan Negara-negara Timur Tengah
7. Kerjasama dengan Negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Asia (bilateral, multilateral)

3. Mendorong Berkembangnya Wacana Baru Pembangunan Berkelanjutan
Isu-isu di bawah ini adalah wacana yang harus dimunculkan sebagai bagian tak terpisah dalam kampanye presiden baru:

1. Pembangunan Ekonomi yang Sustainable
2. Pemerataan/Berkeadilan Sosia
3. Demokratisasi Ekonomi (Ekonomi Pasar yang Berwatak Sosial)
4. Perlindungan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Protection for Low Income Groups)
5. Lingkungan Hidup
6. Kerjasama Humanitarian

4. Memunculkan Bentuk - bentuk Partisipasi dalam Pemerintahan Baru

Dalam arah transformatif, berikut ini bentuk-bentuk partisipasi yang perlu dimunculkan: