logo_artikel_kiri_1.gif (1182 bytes) logo_artikel_tengah_1.gif (2324 bytes)
logo_artikel_kiri_2.gif (4673 bytes) logo_artikel_tengah_2.gif (11551 bytes)
logo_artikel_tengahb_1.gif (1244 bytes)
Kumpulan Tulisan Belajar Politik Program Khusus Database Sumber Informasi

 

 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

----------------

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR XV/MPR/1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH; PENGATURAN; PEMBAGIAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL, YANG BERKEADILAN; SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :
  1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sumber daya nasional yang harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
  2. bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah; pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta terwujudnya perimbangan keuangan pusat dan daerah; 
  3. bahwa pengaturan mengenai pembagian sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan; 
  4. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Mengingat :
  1. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Pasal, 7 Pasal 8, Pasal 18 dan Pasal 33  ayat (2) Undang Undang Dasar 1945; 
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998 
Memperhatikan :
  1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIMP./1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permus-yawaratan Rakyat Republik Indonesia;
  2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 Nopember 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Putusan Rapat Paripurna ke 4 tanggal 13 Nopember 1998 Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10. sampai dengan 13. Nopember 1998.

M E M U T U S K A N  

Menetapkan :  KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH; PENGATURAN, PEMBAGIAN, DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA NASIONAL YANG BERKEADILAN; SERTA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 
 

Pasal  1  

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II secara proporsional perlu diwujudkan dengan pembagian sumber daya nasional yang berkeadilan dan adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

Pasal 2 

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. 

Pasal  3  

  1. Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan.
  1. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efisien, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada koperasi, usaha kecil, dan menengah.

  Pasal  4  

Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

 
    Pasal  5  

Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan.   

Pasal  6  

Penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. 
 

 Pasal  7  

Ketentuan seperti dimaksud dalam  Ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.   

Pasal  8  

Ketetapan ini disahkan pada tanggal ditetapkan

 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 13 November 1998



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

    

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.IP, M.B.A, M.M.

KETUA,

H. Harmoko

WAKIL KETUA,

dr. Abdul Gafur 

 

WAKIL KETUA,

H. Ismail Hasan Metareum, S.H. 

 

WAKIL KETUA,

Poedjono Pranyoto

 

WAKIL KETUA,

Hj. Fatimah Achmad, S.H. 

 

TULISAN LAIN:

 

logo_bawah.gif (4648 bytes)
Last Updated: 05/04/01 - Copyright 2000 Uni Sosial Demokrat