Surat Kepada Wakil Presiden RI
 
Jakarta, 2 Oktober 2000

Kepada
Yth. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia



Ibu Wakil Presiden yang terhormat,

Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kesehatan dan anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Ibu Mega; dan semoga rakyat Indonesia senantiasa mendapat rahmat atas kinerja kepemimpinan Ibu mengemban tugas negara.

Surat ini, dengan sangat terpaksa saya tulis mengingat pentingnya pesan peristiwa yang akan saya sampaikan kepada Ibu Mega yang terhormat.

Akhir-akhir ini dalam masyarakat bisnis internasional maupun kalangan komunitas ekonomi negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang yang saya pantau, terdapat kesan BPPN membuat kebijakan "fire sales", obral, jual murah terhadap aset-aset perusahaan besar baik melalui pembicaraan bilateral dengan para pembeli maupun mlalui MSAA atau MRAA. Hal ini disebabkan tekanan baik dari Pemerintah maupun IMF agar target-target penjualan aset tersebut dapat meningkatkan kontribusi BPPN terhadap RAPBN.

Namun, kadang-kadang terasa tekanan kebutuhan sesaat (mencairkan secepatnya) tersebut melupakan aspek strategis dan bisa menimbulkan dampak buruk bagi nasib rakyat di masa datang.

Salah satu yang ingin kami sampaikan adalah kasus penjualan aset-aset BPPN yang menyangkut bisnis tanaman kelapa sawit dan industri turunannya seperti oils & fat yang memiliki potensi pengembangan industri lanjutan dan turunannya yang dapat menarik investasi besar dalam jangka panjang dan diperkirakan dapat memberikan kontribusi bagi pembukaan lapangan kerja serta kemakmuran rakyat banyak.

Ada suatu konspirasi internasional untuk mengambil alih aset-aset perusahaan dalam rentang kendali BPPN yang memiliki kaitan dengan usaha per-kelapasawit-an dan termasuk industri turunan pertamanya, oils & fats.

Arah dari kepentingan tersebut adalah menjalankan / mengkonsolidasikan aset-aset tersebut ke dalam satu tangan pengaruh kebijakan dengan 'bisnis' serupa di Malaysia.

Modus operandinya adalah sebagai berikut: "Investor Connections" yang diberi peran untuk menawar dan melakukan pembelian (kalau bisa dengan harga murah) atas aset-aset seperti dari PT Holdiko Perkasa, Kiani Wirudha, Tunas Sepadan, Bentala Kartika Abadi, Cakrawala Gita, secara paket dengan harapan bisa mendapatkan harga murah. (BPPN sendiri memang dalam keadaan kondusif untuk menerima "system deal" seperti itu) dan berharap "bisnis strategi" sebenarnya dapat disembunyikan untuk tidak menciptakan reaksi "politik" terhadap aset-aset yang sangat peka karena sifatnya yang memiliki "public interest" dan "political interest".

Setelah seluruh aset secara paket pindah tangan kepada "Investor Connections" maka muncullah "Natural Interest" serta pembeli yang sebenarnya.

Seluruh aset akan dijual kembali kepada publik (tentunya dengan harga yang tinggi) kecuali aset bisnis yang memiliki kaitan dengan bisnis kelapa sawit yang akan disertakan dalam kebijakan manajemen politik pemerintah Malaysia.

Langkah ini akan membuat peta pasokan crude palm oil (CPO) dunia dari kurang lebih 28,6% (Indonesia), 52,2%(Malaysia) dan 19,2% (dll) menjadi lebih kurang 89%dalam satu kebijakan (negara Malaysia). Sedangkan bagi Indonesia tanaman-tanaman muda di masa datang yang menjadi mature akan menyebabkan Indonesia menjadi pemasok terbesar lebih dari 50% menggantikan posisi Malaysia.

Dampak yang paling dahsyat bagi bangsa Indonesia dalam jangka panjang adalah, konsentrasi industri hilir (turunan) yang diperkirakan sekitar 168 s/d 200 jenis dan memiliki nilai tambah yang besar tidak lagi di Indonesia tapi akan berpindah ke Malaysia dan posisi Indonesia hanya sebagai penyedia bahan baku saja. Kalaupun ada nilai tambah, hanyalah bersifat komplementer terhadap kebijakan negara Malaysia. Inilah inti masalahnya.

Konspirasi bisnis-politik seperti tersebut di atas dapat diatasi bilamana dari pihak kita (Indonesia, BPPN, Tim Ekonomi Kabinet), sedikit banyak dapat diharapkan menangkal manuver bisnis yang tidak menguntungkan rakyat banyak di masa datang. Atau karena ketidaktahuan para birokrat kita, keputusan menjual aset tersebut hanya berdasarkan kebutuhan dan perkembangan sesaat (jangka pendek) saja.

Kami usulkan kepada Ibu bilamana BPPN tidak mendapatkan mitra swasta yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam membeli aset BPPN tersebut (khususnya bisnis kelapa sawit), sebaiknya konsorsium BUMN yang sehat dapat sementara memiliki aset tersebut. Dengan demikian kita masih dapat bernafas dan berharap mendapat peluang melindungi kepentingan rakyat Indonesia di masa depan dan masih memberikan waktu luang untuk mencarikan jalan keluarnya.

Sebagaimana Ibu ketahui, surat saya ini disampaikan kepada Ibu selaku Wakil Presiden RI secara resmi dari Uni Sosial Demokrat. Sifat surat ini adalah rahasia dalam rentang waktu 90 hari. Jika Ibu membutuhkan data dan informasi lebih rinci, saya bersedia diundang hadir. Saya dapat dihubungi di Uni Sosial Demokrat telp: 5322190-92 ext.12 atau fax: 5349158 / 5306585

Demikian saya akhiri. Atas perhatian Ibu Wakil Presiden, saya ucapkan terima kasih.


Salam dan hormat kami,
Uni Sosial Demokrat



Bambang Warih Koesoema
Presidium
Lainnya:
SURAT EDARAN
"NEGARA, KEKUASAAN & DEMOKRASI"
GLOBALISASI – OTONOMI DAERAH : “TANTANGAN AFTA 2003 DAN PEMILU 2004”
4 tahun UNISOSDEM Jakarta Melintasi Sejarah
17 Agustus 1998 - 17 Agustus 2002
Format Baru Negara Indonesia Yang Demokratis
Moratorium of National Politics
Pernyataan Bersama Mengutuk Pembakaran Buku
Surat Kepada Wakil Presiden RI
Surat Kepada Presiden Dan Wakil Presiden RI
Surat Kepada Ketua MPR-RI
Hentikan Penjualan Aset-Aset Perkebunan Kelapa Sawit Melalui BPPN Kepada Malaysia
Menyikapi Potensi Disintegrasi Bangsa
Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin dari Pemerintah Megawati?
Moratorium Politik Nasional
   
 
Back To Top
 
 
 
Site Map
Pencarian
Pencarian Detail