 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Surat Kepada Wakil Presiden RI |
|
|
| |
|
|
Jakarta, 2 Oktober 2000
Kepada
Yth. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia
Ibu Wakil Presiden yang terhormat,
Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kesehatan dan anugerah keselamatan
yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Ibu Mega; dan semoga rakyat
Indonesia senantiasa mendapat rahmat atas kinerja kepemimpinan Ibu mengemban
tugas negara.
Surat ini, dengan sangat terpaksa saya tulis mengingat pentingnya pesan
peristiwa yang akan saya sampaikan kepada Ibu Mega yang terhormat.
Akhir-akhir ini dalam masyarakat bisnis internasional maupun kalangan komunitas
ekonomi negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang yang saya pantau, terdapat kesan
BPPN membuat kebijakan "fire sales", obral, jual
murah terhadap aset-aset perusahaan besar baik melalui pembicaraan
bilateral dengan para pembeli maupun mlalui MSAA atau MRAA. Hal ini disebabkan
tekanan baik dari Pemerintah maupun IMF agar target-target penjualan aset
tersebut dapat meningkatkan kontribusi BPPN terhadap RAPBN.
Namun, kadang-kadang terasa tekanan kebutuhan sesaat (mencairkan secepatnya)
tersebut melupakan aspek strategis dan bisa menimbulkan dampak
buruk bagi nasib rakyat di masa datang.
Salah satu yang ingin kami sampaikan adalah kasus penjualan aset-aset BPPN yang
menyangkut bisnis tanaman kelapa sawit dan industri turunannya
seperti oils & fat yang memiliki potensi pengembangan industri lanjutan dan
turunannya yang dapat menarik investasi besar dalam jangka panjang dan
diperkirakan dapat memberikan kontribusi bagi pembukaan lapangan kerja serta
kemakmuran rakyat banyak.
Ada suatu konspirasi internasional untuk mengambil alih aset-aset perusahaan
dalam rentang kendali BPPN yang memiliki kaitan dengan usaha per-kelapasawit-an
dan termasuk industri turunan pertamanya, oils & fats.
Arah dari kepentingan tersebut adalah menjalankan / mengkonsolidasikan aset-aset
tersebut ke dalam satu tangan pengaruh kebijakan dengan 'bisnis' serupa di
Malaysia.
Modus operandinya adalah sebagai berikut: "Investor
Connections" yang diberi peran untuk menawar dan melakukan pembelian (kalau
bisa dengan harga murah) atas aset-aset seperti dari PT Holdiko Perkasa, Kiani
Wirudha, Tunas Sepadan, Bentala Kartika Abadi, Cakrawala Gita, secara paket
dengan harapan bisa mendapatkan harga murah. (BPPN sendiri memang dalam
keadaan kondusif untuk menerima "system deal" seperti itu) dan
berharap "bisnis strategi" sebenarnya dapat disembunyikan untuk tidak
menciptakan reaksi "politik" terhadap aset-aset yang sangat peka
karena sifatnya yang memiliki "public interest" dan "political
interest".
Setelah seluruh aset secara paket pindah tangan kepada "Investor
Connections" maka muncullah "Natural Interest" serta pembeli yang
sebenarnya.
Seluruh aset akan dijual kembali kepada publik (tentunya dengan harga yang
tinggi) kecuali aset bisnis yang memiliki kaitan dengan bisnis kelapa
sawit yang akan disertakan dalam kebijakan manajemen politik pemerintah
Malaysia.
Langkah ini akan membuat peta pasokan crude palm oil (CPO) dunia dari
kurang lebih 28,6% (Indonesia), 52,2%(Malaysia) dan 19,2% (dll) menjadi lebih
kurang 89%dalam satu kebijakan (negara Malaysia). Sedangkan bagi
Indonesia tanaman-tanaman muda di masa datang yang menjadi mature akan
menyebabkan Indonesia menjadi pemasok terbesar lebih dari 50% menggantikan
posisi Malaysia.
Dampak yang paling dahsyat bagi bangsa Indonesia dalam jangka panjang adalah,
konsentrasi industri hilir (turunan) yang diperkirakan sekitar 168 s/d 200 jenis
dan memiliki nilai tambah yang besar tidak lagi di Indonesia tapi akan berpindah
ke Malaysia dan posisi Indonesia hanya sebagai penyedia bahan baku saja.
Kalaupun ada nilai tambah, hanyalah bersifat komplementer terhadap kebijakan
negara Malaysia. Inilah inti masalahnya.
Konspirasi bisnis-politik seperti tersebut di atas dapat diatasi bilamana dari
pihak kita (Indonesia, BPPN, Tim Ekonomi Kabinet), sedikit banyak dapat
diharapkan menangkal manuver bisnis yang tidak menguntungkan rakyat banyak di
masa datang. Atau karena ketidaktahuan para birokrat kita, keputusan menjual
aset tersebut hanya berdasarkan kebutuhan dan perkembangan sesaat (jangka
pendek) saja.
Kami usulkan kepada Ibu bilamana BPPN tidak mendapatkan mitra swasta yang dapat
memperkuat posisi Indonesia dalam membeli aset BPPN tersebut (khususnya bisnis
kelapa sawit), sebaiknya konsorsium BUMN yang sehat dapat sementara memiliki
aset tersebut. Dengan demikian kita masih dapat bernafas dan berharap mendapat
peluang melindungi kepentingan rakyat Indonesia di masa depan dan masih
memberikan waktu luang untuk mencarikan jalan keluarnya.
Sebagaimana Ibu ketahui, surat saya ini disampaikan kepada Ibu selaku Wakil
Presiden RI secara resmi dari Uni Sosial Demokrat. Sifat surat ini adalah rahasia
dalam rentang waktu 90 hari. Jika Ibu membutuhkan data dan informasi
lebih rinci, saya bersedia diundang hadir. Saya dapat dihubungi di Uni Sosial
Demokrat telp: 5322190-92 ext.12 atau fax: 5349158 / 5306585
Demikian saya akhiri. Atas perhatian Ibu Wakil Presiden, saya ucapkan terima
kasih.
Salam dan hormat kami,
Uni Sosial Demokrat
Bambang Warih Koesoema
Presidium |
|
|
|
| |
| |
| |
|
